JAKARTA, Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Bank Indonesia (BI) untuk membahas Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026, termasuk evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 dan arah kebijakan moneter ke depan.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan rapat kali ini mencakup tiga agenda utama, yakni perkembangan ekonomi dan bauran kebijakan BI, evaluasi pelaksanaan tugas dan anggaran 2025, serta pengantar arah kebijakan dan rencana penggunaan cadangan tujuan BI untuk 2026.
“Pertama tentu saja meng-update perkembangan ekonomi dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang berdampak pada kinerja keuangan Bank Indonesia. Kedua evaluasi pelaksanaan tugas dan ATBI tahun 2025, dan ketiga arah kebijakan serta rencana anggaran tahunan BI dan penggunaan cadangan tujuan BI untuk 2026,” jelas Perry dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Perry menyoroti tekanan global yang memengaruhi perekonomian, termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat yang berlaku sejak April 2025 terhadap 70 negara, termasuk Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat dari 3,3% pada 2024 menjadi 3,1% pada 2025, dan sekitar 3% pada 2026.
Selain itu, inflasi global tetap tinggi, diperkirakan 4,3% tahun ini dan turun tipis menjadi 4,1% pada 2026. Penurunan suku bunga acuan AS juga berjalan lambat, memengaruhi arus modal global dan yield surat utang AS yang masih tinggi sekitar 4% untuk tenor 10 tahun. Kondisi tersebut memicu volatilitas pasar keuangan, termasuk arus keluar modal dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan saham di Indonesia.
Meski demikian, Perry menegaskan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Ekonomi nasional pada kuartal III tumbuh 5,04%, didorong ekspor 9,91%, konsumsi rumah tangga 4,89%, dan investasi 5,04%. Peningkatan ekspor terjadi karena banyak eksportir mempercepat pengiriman barang sebelum tarif AS diterapkan.
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada di kisaran 4,7%-5,51%, dengan titik tengah sedikit di atas 5,1%, dan diproyeksikan meningkat pada 2026.
