JAKARTA, Pemerintah membuka kemungkinan melakukan efisiensi anggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila lonjakan harga minyak mentah dunia mendorong defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melampaui batas aman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, simulasi yang dilakukan Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN dapat melebar jika harga minyak dunia melonjak hingga 92 dollar AS per barel sepanjang tahun.
“Kita sudah exercise kalau harga minyak 92 dollar AS selama setahun rata-rata, maka defisitnya bisa menjadi sekitar 3,6 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam acara buka puasa bersama di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Menurut dia, eskalasi konflik geopolitik, khususnya yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, berpotensi mendorong kenaikan harga minyak global.
Untuk menjaga defisit tetap berada di bawah batas aman 3 persen PDB, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi belanja.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengurangi belanja pendukung program MBG yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
“Program MBG tetap bagus dan prioritasnya tidak berubah. Tapi kita ingin mencegah belanja yang tidak langsung mendukung penyediaan makanan, misalnya pembelian motor untuk seluruh SPPG atau komputer,” kata Purbaya.
Ia memastikan anggaran inti program, terutama untuk anak sekolah, ibu hamil, dan lansia, tetap dipertahankan.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penjadwalan ulang sebagian proyek infrastruktur multi-tahun di Kementerian Pekerjaan Umum, seperti pembangunan jembatan dan fasilitas pendidikan.
Program MBG pada 2026 menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran sekitar Rp335 triliun. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan 2025 yang menargetkan 17,9 juta penerima dengan anggaran Rp71 triliun.
Meski demikian, Purbaya menilai skenario lonjakan harga minyak hingga level tinggi belum tentu terjadi.
Jika harga minyak berada di kisaran 72 dollar AS per barel, kondisi fiskal pemerintah masih relatif aman.
“Kalau harga minyak terlalu tinggi, masyarakat dunia juga tidak mampu membayar. Permintaan turun, ekonomi melambat, dan harga minyak biasanya kembali turun,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana menambah penempatan dana di perbankan sebesar Rp100 triliun untuk menjaga likuiditas sistem keuangan.
Skema tersebut dirancang lebih fleksibel dibandingkan program penempatan dana sebelumnya sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara sejak September 2025 yang berbentuk deposit on call selama enam bulan.
“Nanti mungkin ada tambahan sekitar Rp100 triliun yang bisa keluar masuk, tidak terikat deposit jangka panjang sehingga lebih fleksibel,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, dana tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan belanja negara sekaligus memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong aktivitas ekonomi.
