JAKARTA, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan langsung persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebagai langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu tidak mau memotong, malah dinaikkan semua. Kalau bisa saya tentukan berapa persen, nanti mereka yang menyesuaikan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Menurut dia, Kementerian Keuangan akan menyisir berbagai komponen belanja yang dapat ditunda. Fokus efisiensi diarahkan pada program yang dinilai tidak berdampak signifikan atau memiliki kontribusi lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Macam-macam. Rapat yang tidak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, bisa kita tunda,” kata dia.
Selain itu, wacana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri dan wakil menteri turut mencuat sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.
“Setuju. Itu bagus,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, guna membahas langkah efisiensi tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Airlangga menyebut pemerintah juga tengah mengkaji berbagai skema operasional baru untuk menekan biaya rutin. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga.
Pemerintah memastikan langkah efisiensi ini akan terus dimatangkan agar tetap menjaga efektivitas belanja negara sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional.
