JAKARTA, Ketua DPR RI Puan Maharani merespons usulan kenaikan bantuan dana partai politik (parpol) hingga 10 kali lipat. Ia menegaskan bahwa wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.
“Soal dana parpol yang diusulkan itu kan intinya, konteksnya adalah soal anti-korupsi, cuma kita harus melihat ke depannya apakah kemudian anggaran APBN-nya mencukupi,” ujar Puan kepada awak media usai bertemu Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Li Qiang, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5) sore.
Usulan kenaikan dana parpol mengemuka setelah Partai Gerindra melalui Sekjen Ahmad Muzani mengusulkan peningkatan bantuan hingga Rp 10.000 per suara. Tujuannya, agar parpol tidak terlalu bergantung pada pihak-pihak tertentu dan lebih transparan dalam pembiayaan.
Selain itu, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman juga mengusulkan agar parpol diperbolehkan membentuk badan usaha. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi alternatif sumber dana legal yang dapat memperkuat kemandirian keuangan partai politik.
Untuk diketahui, sumber dana parpol di Indonesia saat ini diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan diperjelas melalui PP Nomor 1 Tahun 2017. Terdapat tiga sumber dana yang sah: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan dari APBN/APBD.
Terkait wacana revisi atau penyesuaian dana parpol, Puan menyatakan perlunya kajian mendalam, baik dari sisi manfaat maupun risikonya.
“Apakah kemudian itu memang bisa dilakukan dengan cepat, ya kita lihat dulu kajiannya seperti apa,” katanya.
Puan juga menyampaikan bahwa DPR RI akan mengawal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2026 kepada DPR dalam Rapat Paripurna pada Kamis (22/5).
“KEM dan PPKF kemarin sudah disampaikan. Kita akan lihat semua kebijakan baru dan akan dibahas pada masa sidang yang akan datang. Apa saja program dari pemerintah akan dibahas oleh komisi-komisi di DPR. Kita lihat apa yang terbaik bagi rakyat,” jelasnya.
Menanggapi soal efisiensi anggaran, Puan menegaskan bahwa DPR akan tetap mendukung langkah tersebut selama tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat.
“Efisiensi anggaran, selama itu memang baik untuk rakyat, DPR RI akan mendukung. Karena kita lihat dulu dari postur terbaru bagaimana. Yang pasti sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
