JAKARTA, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi polemik soal utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh. Puan memastikan bahwa permasalahan tersebut akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah melalui komisi terkait.
“Nanti hal tersebut akan kita bahas di komisi terkait, dan kita lihat dulu bagaimana sebenarnya keputusan-keputusan di pemerintahan periode yang lalu. Ini harus dibahas bersama pemerintah,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Puan menegaskan, pembahasan akan difokuskan untuk mengetahui kondisi keuangan proyek secara menyeluruh dan memastikan langkah yang diambil pemerintah tidak menimbulkan kerugian negara yang berkepanjangan.
“Kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah, bagaimana sikap pemerintah, serta situasi keuangan dulu dan sekarang,” ujarnya.
“Itu harus dibahas bersama supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” sambungnya.
Puan juga menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh. Ia berharap proses hukum berjalan transparan tanpa mengganggu kelangsungan proyek strategis nasional tersebut.
Menurut Puan, DPR akan menunggu hasil pembahasan dengan pemerintah dan laporan resmi dari lembaga terkait sebelum mengambil sikap lebih lanjut.
“Kita akan lihat dulu bagaimana sikap pemerintah dan hasil kajian dari pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar polemik proyek kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh tidak dipolitisasi. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut tidak memiliki masalah dan menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala negara.
“Tak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab itu Whoosh semuanya,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Prabowo juga menekankan bahwa proyek transportasi publik seperti kereta cepat tidak semestinya dihitung semata berdasarkan untung dan rugi, melainkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
“Semua transportasi publik di dunia tidak dihitung untung-rugi, tapi manfaatnya untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu,” kata Prabowo.
