JAKARTA,Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan DPR akan memprioritaskan pembahasan sembilan isu strategis yang menjadi perhatian publik pada masa persidangan mendatang.
Puan menyebut, isu pertama yang menjadi perhatian DPR adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan bahan pangan pascabencana di Sumatra dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Selain itu, DPR juga mengambil peran dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra yang kini memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“DPR telah membentuk satuan tugas pemulihan pascabencana untuk memastikan komitmen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan dengan baik, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” ujar Puan kepada awak media, Selasa (13/1/2026).
Isu strategis kedua yang akan dievaluasi DPR adalah pelaksanaan transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru. Ketiga, evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari negara-negara yang sedang dilanda konflik.
Keempat, DPR akan menyoroti reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan pengadilan guna memperkuat penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kelima, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminasi. Keenam, penanganan kasus superflu yang merebak di sejumlah wilayah Indonesia.
Ketujuh, DPR akan membahas persoalan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Kedelapan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kesembilan, evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan.
Selain melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPR juga akan mengoptimalkan fungsi diplomasi parlemen dengan meningkatkan kerja sama antarparlemen melalui berbagai forum multilateral.
Menurut Puan, diplomasi parlemen penting untuk memperkuat hubungan internasional dan mendukung politik luar negeri Indonesia di tingkat global.
