JAKARTA, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi anggaran untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menciptakan lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
“DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat, mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional demi terwujudnya Indonesia yang semakin sejahtera,” ujar Puan.
Ia menjelaskan bahwa masa persidangan kali ini merupakan bagian akhir dari rangkaian persidangan DPR pada tahun 2025. Ia mengajak seluruh anggota dewan untuk memanfaatkan momentum ini dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan APBN.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk meneguhkan komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan.
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara yang efisien dan berorientasi pada hasil. Ia meminta agar capaian anggaran tidak hanya dinilai dari tingkat serapan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara efisien dan berorientasi pada hasil, sehingga tidak berhenti pada serapan dan laporan keuangan, tetapi benar-benar tercermin dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif,” ucapnya.
Dalam pidatonya, Puan juga menyinggung kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Ia menyebut ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, dan fluktuasi harga komoditas strategis masih menjadi tantangan bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang solid.
“Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai jika didukung oleh kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang kuat,” kata Puan.
“Untuk itu, APBN Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan harus dibangun di atas fondasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang kokoh,” imbuhnya.
