JAKARTA, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk kepentingan rakyat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/12).
“DPR berharap penambahan kementerian/lembaga baru dapat mendorong pelaksanaan anggaran negara yang lebih maksimal untuk rakyat,” kata Puan di Jakarta.
Puan mengingatkan bahwa pelaksanaan APBN 2025 menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dinamika ekonomi global, ketegangan geopolitik, dampak perubahan iklim, dan percepatan digitalisasi. Dengan latar belakang ini, Puan menilai perlu adanya tata kelola anggaran yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“APBN 2025 ini disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, sehingga fleksibilitas anggaran menjadi penting untuk mengakomodasi prioritas pemerintahan baru,” ungkapnya.
Selama proses penyusunan, komunikasi intensif dilakukan antara pemerintah, DPR, dan tim Prabowo. Hal ini bertujuan agar program pembangunan prioritas kabinet baru dapat diakomodasi secara optimal.
Puan menekankan bahwa anggaran negara harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi rakyat.
“Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka belanja negara harus dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada rakyat,” ujar mantan Menko PMK tersebut.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya mengatasi masalah struktural di berbagai bidang untuk menciptakan percepatan kemajuan yang lebih inklusif.
“Kualitas dan efektivitas belanja pemerintah harus terus ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Puan.
