JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar rancangan dasar (basic design) gedung-gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dirancang ulang. Rancangan desain sebelumnya dinilai kurang megah dan tidak sesuai dengan visi Presiden untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik yang monumental.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025). Basuki menyatakan bahwa Presiden menginginkan desain baru yang lebih “grande” dan memiliki daya tarik lebih kuat.
“Dulu rancangan gedung legislatif dan yudikatif di IKN berasal dari hasil sayembara di era Presiden Jokowi. Namun, Presiden Prabowo melihat desain tersebut kurang greget dan meminta untuk di-review kembali. Kami akan membentuk tim desain bersama Kementerian PUPR untuk menyusun rancangan baru yang akan dilaporkan langsung kepada Presiden,” ujar Basuki.
Basuki menegaskan bahwa revisi desain hanya berlaku untuk gedung-gedung instansi legislatif dan yudikatif, seperti Gedung DPR/MPR, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, rancangan untuk gedung eksekutif sudah dianggap final dan tidak memerlukan perubahan.
“Untuk legislatif dan yudikatif, desain yang ada baru pada tahap basic design. Belum ada detail design-nya. Nantinya, desain ini akan dilelang untuk tahap design and build,” tambah Basuki.
Presiden Prabowo menetapkan target agar IKN siap menjadi ibu kota politik pada 2028. Untuk itu, seluruh fasilitas, termasuk sarana dan prasarana instansi legislatif dan yudikatif, harus selesai sebelum tenggat waktu tersebut.
Sebagai bagian dari percepatan pembangunan, pemerintah telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun selama lima tahun ke depan. Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan gedung-gedung baru yang dirancang ulang.
Instruksi Presiden Prabowo untuk memperbarui desain gedung legislatif dan yudikatif mencerminkan ambisinya menjadikan IKN sebagai simbol kebangkitan politik Indonesia.
“Beliau ingin desain yang lebih monumental, sesuai dengan status IKN sebagai ibu kota politik negara,” pungkas Basuki.
