Presiden Joko Widodo mempelajari tata kota Canberra, Australia sebagai bahan perbandingan untuk ibu kota baru Indonesia.
“Ya saya tadi pagi ke Gubernur Jenderal (David Hurley) kemudian bertanya juga ke Perdana Menteri Scott Morrison dan sekarang bertanya ke Bu Sally Barnes CEOnya National Capital Authority di sini, kita ingin mendapatkan sebuah bayangan seperti apa sebetulnya kota Canberra,” kata Presiden Joko Widodo di Mount Ainslie, Canberra, Australia, Minggu.
“Mount Ainslie” adalah bukit berketinggian 843 meter di Canberra dan merupakan bagian dari “Canberra Nature Park”. Dari lokasi tersebut pengunjung dapat melihat pemandangan ke pusat kota Canberra.
Di salah satu sudut bukit, tersedia tempat untuk memandang kota Canberra khususnya gedung parlemen yang memang berada di jantung kota Canberra.
“Bagaimana (kota Canberra) dikelola, kemudian dimulainya seperti apa. Jadi (kota) ini dibangun di tahun 1913 sampai sekarang penduduk 400 ribu, saya kira kalau kita lihat tadi tata kotanya sangat bagus,” tambah Presiden.
Di “Mount Ainslie” tersebut terdapat juga beberapa papan penjelasan mengenai “Griffin Plan” sebagai rencana awal dari Wlater Burley Griffin, arsitek yang merancang kota Canberra sebagai ibu kota berbukit dan berlembah. Griffin merancang Canberra dalam untaian segitiga untuk area nasional pusat di sepanjang pemandangan utama, yakni Gunung Ainslie dan Gunung Hitam, sisi selatan untuk kantor-kantor pemerintahan teras yang mengarah ke gedung DPR dan di bukit yang rendah, kantor-kantor pemerintahan, universitas, akademi militer, dan balai kota.
“Yang baik-baik akan kita ambil untuk pembangunan ibu kota baru. Baik manajemennya baik tata kotanya. Saya kira tadi kita lihat gedung-gedungnya tidak ada yang tingginya lebih dari 7 lantai, di sisi yang lain, yang jauh dari area pemerintahan diperbolehkan gedung tinggi-tinggi, di situ sangat bagus,” ungkap Presiden.
Meski begitu, Presiden tidak merinci apakah ada teknologi khusus atau contoh tata kota tertentu dari Canberra yang pasti digunakan di ibu kota baru Indonesia.
Rencananya pada 2024 ibu kota negara Indonesia sudah pindah ke ibu kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pada 23 Desember 2019 lalu, sudah ditetapkan desain dengan judul “Nagara Rimba Nusa” sebagai Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara. Konsep itu ditawarkan oleh tim Urban+ dengan membawa keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.
Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektar dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.
Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.
Presiden menargetkan pembentukan Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari 2020.
Selanjutnya akan dilakukan pembahasan undang-undang untuk mendukung pendirian ibu kota negara yang masuk dalam “omnibus law”. Ada 14 UU yang terkait dengan UU Ibu Kota masuk ke dalam “omnibus law” dan ditargetkan selesai pada April 2020.
Kemudian pada Juni 2020, Detail Engineering Design (DED) sudah rampung karena pada akhir Desember 2019 gagasan besar untuk desain sudah masuk ke hal yang lebih mendetail.
Pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional untuk duduk sebagai Dewan Pengarah. Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. (ant)
