Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengritik pembuatan regulasi, khususnya undang-undang di Indonesia yang memakai pola lama, bertele-tele, dan sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah berubah.
“Mohon maaf, kita ingin semuanya nantinya setiap regulasi itu dikerjakan dengan cepat. Tapi mohon maaf, saya melihat masih dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi kita ini memakai pola lama, sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita rubah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8) siang.
Menurut Presiden, sejak jaman Orde Baru sampai sekarang yang namanya membuat undang-undang itu masih bertele-tele. Buat DIM (Daftar Isian Masalah) dulu, kemudian pembahasan 2 kali masa sidang, kemudian ada kunker (kunjungan kerja), kemudian ada studi banding di dalam maupun luar negeri. “Bagaimana kita bisa cepat kalau ini masih kita teruskan,” ujarnya.
Presiden juga mengemukakan masalah penganggaran, yang dimulai dengan nota keuangan dan yang dibacakan di 16 Agustus, kemudian ada pembahasan Menteri Keuangan di paripurna, dibalik kembali lagi ke komisi dan badan anggaran. Step-stepnya, balik lagi ke paripurna, kemudian pandangan fraksi-fraksi.
“Saya melihat ya maaf apakah tidak bisa kita evalusi agar lebih cepat tanpa mengurangi ketelitian, kecermatan kita dalam membuat setiap undang-undang sehingga kualitasnya juga akan semakin detail dan semakin baik,” kata Presiden Jokowi dengan nada bertanya.
Soal perpindahan seperti RUU yang belum selesai di periode sebelumnya, Presiden juga mengkritisi karena seharusnya kan bisa kita carry over secara otomatis pada DPR periode berikutnya. Namun sepengetahuannya, ini tidak bisa. Padahal yang bertanggung jawab adalah lembaganya sehingga (mestinya) bisa diteruskan di periode selanjutnya agar tidak kita kehilangan waktu.
Seskab Pramono Anung menghadiri Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8) siang. (Foto: Rahmat/Humas)
“Mohon maaf, mohon maaf ini mengingatkan saja kepada kita semuanya agar kita ini bisa bekerja lebih cepat karena sekarang ini fleksibilitas kecepatan untuk memutuskan, kecepatan kita bertindak itu sangat menentukan sekali berjalan tidaknya lompatan-lompatan yang akan dilakukan oleh negara kita Indonesia,” tutur Presiden.
Presiden juga menyindir bahwa sekarang urusan income atau pendapatan anggota DPR juga sudah lebih besar dari menteri bahkan lebih besar dari Presiden. Karena itu, Presiden Jokowi mengajak untuk bekerja menghadapi tantangan-tantangan yang sudah berbeda tidak seperti yang lalu-lalu.
Terkait fungsi regulasi itu, Presiden Jokowi menilai, bahwa regulasi kita ini terlalu banyak dan menjerat kita sendiri, menghambat kita sendiri.
“Kenapa nggak dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin sehingga eksekutif bisa berjalan lebih cepat, dan cepat memutuskan, fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang ada” tanya Presiden seraya menambahkan, bahwa sekarang ini butuh deregulasi besar-besaran, penyederhanaan dan kosistensi dalam membuat regulasi yang orientasinya semuanya harus hasil output/outcome.
Menurut Presiden, sudah tidak relevan target membuat undang-undang sebanyak-banyaknya. “Menurut saya membuat undang-undang tidak usah banyak-banyak tetapi yang dibutuhkan rakyat dan itu memberikan fleksibilitas yang cepat terhadap eksekutif dalam bekerja,” ujarnya.
Presiden menegaskan, bahwa ukuran kinerja kita sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, karena ini juga diajukan oleh eksekutif maupun inisiatif dari legislatif, bukan diukur dari seberapa banyak undang-undang yang dibuat tapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan kepentingan bangsa ini bisa terlindungi.
“Harus bisa meningkatkan efisiensi, kecepatan dan untuk anggaran sepenuhnya kita dedikasikan untuk rakyat, untuk negara dan untuk bangsa ini,” pungkas Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjatan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.
