JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi fokus utama pembangunan Indonesia selama masa jabatannya pada periode 2025-2029. Dari 77 proyek tersebut, 29 proyek di antaranya merupakan proyek baru yang disetujui oleh Prabowo, sementara 48 proyek lainnya adalah lanjutan atau carry over dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Semua proyek strategis tersebut tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Proyek-proyek yang telah ditetapkan akan menjadi pilar utama dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan perekonomian Indonesia, dengan fokus utama pada proyek yang telah memiliki regulasi yang jelas dan siap untuk dilaksanakan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan PSN yang telah memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan RPJMN 2025-2029.
“PSN yang sudah ada regulasinya tetap jalan, yang baru juga akan berprogres,” ujar Airlangga dalam konferensi pers setelah acara Pengukuhan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jumat (14/3/2025).
Namun, ia memilih untuk tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai nasib proyek-proyek PSN yang berasal dari masa pemerintahan Jokowi dan tidak terdaftar dalam RPJMN 2025-2029. Beberapa proyek besar yang tidak lagi menjadi prioritas dalam RPJMN Prabowo, seperti pembangunan jalan tol, menjadi sorotan dalam hal ini.
Salah satu contoh proyek yang tidak terdaftar dalam RPJMN Prabowo adalah dua jalan tol terpanjang di Indonesia, yaitu Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci).
Proyek-proyek jalan tol ini sebelumnya telah mendapatkan status PSN pada era pemerintahan Jokowi dan menjadi perhatian karena pengembangan infrastruktur jalan tol merupakan salah satu prioritas besar pada masa tersebut.
Wilan Oktavian, Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menyatakan bahwa hingga saat ini status proyek jalan tol yang tidak tercantum dalam RPJMN Prabowo belum diketahui secara pasti.
“Dengan terbitnya RPJMN yang 77 PSN itu, status PSN yang list itu seperti apa kita belum tahu,” ujarnya dalam pernyataan pada Rabu (12/3/2025) di Kantor Kementerian PU, Jakarta.
Wilan menambahkan bahwa pembebasan lahan menjadi salah satu indikator penting dalam penentuan status PSN untuk proyek jalan tol. Jika Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menghentikan pembebasan lahan, maka proyek tersebut bisa saja dicabut status PSN-nya.
Namun, untuk proyek jalan tol yang sudah berjalan seperti Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu), Tol Probolinggo–Banyuwangi, dan Tol Yogyakarta–Bawen, pembebasan lahan masih terus dilaksanakan oleh LMAN, meskipun pembiayaan konstruksi berasal dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
“Sejauh ini, lahan untuk proyek jalan tol yang masih berjalan tetap dibebaskan oleh LMAN,” ujar Wilan.
Pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan 77 PSN sebagai fokus utama pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia untuk periode 2025-2029, dengan 29 proyek baru dan 48 proyek lanjutan dari pemerintahan Jokowi.
Meskipun beberapa proyek besar dari era Jokowi, terutama proyek jalan tol, tidak tercatat dalam RPJMN Prabowo, proyek yang sudah berjalan tetap terus dilaksanakan. Pemerintah akan terus memantau dan memastikan kelancaran proyek infrastruktur yang sedang berlangsung dengan fokus pada regulasi yang jelas dan siap dieksekusi.
