JAKARTA, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mempersiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih terasa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa BSU menjadi bagian dari enam paket insentif ekonomi yang dirancang pemerintah untuk membantu masyarakat. Bantuan tersebut akan diberikan dengan skema mirip dengan bantuan yang pernah digulirkan saat masa pandemi COVID-19, meski nilainya akan lebih kecil.
“BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli. Itu sedang dipersiapkan,” ujar Airlangga kepada wartawan pada Jumat malam (23/5/2025).
Sebagai catatan, pada tahun 2022 pemerintah memberikan BSU sebesar Rp 600 ribu yang disalurkan satu kali kepada pekerja atau buruh. Namun, untuk tahun ini, nilai bantuan tersebut akan dikurangi.
“Pemberian subsidi upah seperti COVID-nya. Besarannya lebih kecil (dari Rp 600 ribu),” jelas Airlangga.
Saat ini, pemerintah sedang dalam tahap finalisasi dan menghitung kebutuhan anggaran agar skema ini bisa segera dilaksanakan.
Tak hanya BSU, pemerintah juga menyiapkan lima insentif ekonomi lain yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat, antara lain:
- Subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Diskon tarif tol
- Diskon tarif penerbangan
- Insentif pembelian motor listrik senilai Rp 7 juta
- Diskon tarif listrik hingga 50%
Seluruh insentif ini dirancang untuk memberikan stimulus langsung ke sektor konsumsi rumah tangga, sekaligus mendukung sektor industri dan transportasi.
“Yang BSU anggarannya sudah ada, tapi kita lagi finalisasi,” tambah Airlangga, menegaskan bahwa program ini akan segera digulirkan begitu perhitungan teknis rampung.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintahan Prabowo untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan pemulihan ekonomi inklusif yang merata. Dengan meningkatnya tekanan biaya hidup dan potensi pelemahan ekonomi global, pemerintah menilai bahwa insentif langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah sangat diperlukan.
