JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kerja perusahaan swasta lebih efisien dan modern ketimbang perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025), Presiden mengatakan salah satu contohnya di bidang konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta dan juga sektor swasta internasional dianggap lebih modern, efisien dan dapat mencapai target tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Nasim Khan mengatakan peryataan Presiden Prabowo merupakan momentum untuk melakukan peningkatan kinerja BUMN akan semakin maju di masa mendatang.
“Peryataan Presiden Prabowo ini menunjukkan kepeduliannya kepada BUMN dan berharap BUMN akan semakin maju dan berkembang. Ini adalah momentum yang tepat untuk BUMN semakin berkarya. Kami berharap seluruh tatanan BUMN akan lebih baik dan bermanfaat dari pada swasta,” ungkap Nasim.
BUMN memiliki core value atau nilai-nilai utama yang menjadi pedoman perilaku dan budaya kerja bagi seluruh sumber daya manusia (SDM). Nilai-nilai utama itu adalah AKHLAK BUMN yang artinya amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
“Takkala BUMN berpegang pada nilai-nilai utama tersebut, saya yakin bahwa BUMN akan semakin maju dan berkembang dan semakin memberikan kontribusi nyata bagi negara,” tambahnya.
Menurut Nasim, apa yang disampaikan Presiden Prabowo bukan tanpa dasar ataupun alasan. Ia menilai ada beberapa penyebab BUMN dianggap lebih boros dan kurang efektif dan efisien dibandingkan perusahaan swasta. Mulai dari perbedaan tujuan, struktur organisasi, modal, prosedur dan aturan hingga adanya kebijakan politik.
BUMN, tambahnya, selama ini tidak hanya mengejar keuntungan swasta tapi juga menjalankan misi sosial dan pembangunan nasional. Ini berbeda dengan perusahaa swasta yang fokus utama pada keuntungan.
Terkait prosedur, BUMN seringkali harus mematuhi prosedur dan aturan pemerintah yang cukup kompleks dan ketat, yang bisa memperlambat pengambilan keputusan dan menambah biaya operasional.
Legislator Jatim Dapil III itu juga menyatakan bila terkadang BUMN harus menyesuaikan dengan kebijakan politik, seperti memprioritaskan penyerapan tenaga kerja.
Selain itu Nasim menilai bila BUMN yang dimiliki negara dan biasanya mendapat jaminan modal, kadang manajemennya kurang terdorong untuk menghemat biaya atau meningkatkan efisiensi.
“Kalau kita lihat memang BUMN biasanya mendapat jaminan modal dan kadang manajemennya kurang terdorong untuk meningkatkan efisiensi seperti di perusahaan swasta yang sangat tergantung pada laba dan daya saing pasar,” tuturnya.
Nasim juga menyatakan bila struktur organisasi dan budaya kerja di BUMN kurang dinamis atau inovatif dibanding perusahaan swasta yang kompetitif, sehingga produktivitas dan pengelolaan sumber daya belum optimal.
Untuk meningkatkan kinerja BUMN, ia memberikan solusi yang dapat diterapkan. Menurutnya, BUMN perlu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. “Semua pengeluaran harus dipublikasikan secara terbuka dan bisa diaudit secara independen. Ini bisa mengurangi korupsi dan pemborosan,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, manajemen BUMN juga perlu didominasi oleh profesional yang punya kompetensi bisnis, bukan hanya berdasarkan politik atau kedekatan dengan pejabat. “Supaya bisa menerapkan prinsip bisnis yang sehat, meski punya misi sosial, BUMN harus tetap menerapkan efisiensi, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja layaknya perusahaan swasta,” ujarnya.
Selain itu, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses dan meminimalisir pemborosan, misalnya pengadaan online dan pelaporan real-time juga perlu diterapkan. Hal yang tidak kalah penting adalah proyek harus dievaluasi secara ketat dari sisi manfaat ekonomi, bukan sekadar alasan politis. Jika tidak layak, lebih baik ditunda atau dibatalkan.
