JAKARTA, Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan turut menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyentil kinerja BUMN Karya karena dinilai bekerja lebih lambat dan lebih boros dibanding perusahaan swasta.
Nasim menyatakan bila terdapat beberapa alasan kenapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sering dianggap lebih boros dibanding perusahaan swasta.
Menurutnya, tujuan BUMN berbeda dengan perusahaan swasta dan BUMN biasanya tidak hanya mengejar keuntungan semata, tapi juga menjalankan misi sosial dan pembangunan nasional.
“Jadi, fokusnya tidak selalu efisiensi maksimal seperti perusahaan swasta yang fokus utama adalah profit,” kata Nasim kepada Wartawan, Selasa (17/06/2025).
Politisi PKB tersebut juga menuturkan bila BUMN seringkali harus mematuhi prosedur dan aturan pemerintah yang cukup kompleks dan ketat, yang bisa memperlambat pengambilan keputusan dan menambah biaya operasional.
Selain itu Nasim menilai bila BUMN yang dimiliki negara dan biasanya mendapat jaminan modal, kadang manajemennya kurang terdorong untuk menghemat biaya atau meningkatkan efisiensi.
“Kalau kita lihat memang BUMN inikan biasanya dapat jaminan modal dan kadang manajemennya kurang terdorong untuk meningkatkan efisiensi seperti di perusahaan swasta yang sangat tergantung pada laba dan daya saing pasar,” tuturnya.
Legislator Jatim Dapil III itu juga menyatakan bila terkadang BUMN harus menyesuaikan dengan kebijakan politik, seperti memprioritaskan penyerapan tenaga kerja.
‘Selain itu, mereka juga kan menjalankan proyek-proyek yang lebih berorientasi sosial, sehingga pengeluaran bisa jadi lebih besar tanpa melihat efisiensi bisnis,” tuturnya.
Nasim juga menyatakan bila struktur organisasi dan budaya kerja di BUMN bisa jadi kurang dinamis atau inovatif dibanding perusahaan swasta yang kompetitif, sehingga produktivitas dan pengelolaan sumber daya belum optimal.
Untuk itu, Nasim menyatakan bila solusi supaya BUMN tidak boros maka BUMN perlu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Semua pengeluaran harus dipublikasikan secara terbuka dan bisa diaudit secara independen. Ini bisa mengurangi korupsi dan pemborosan,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, manajemen BUMN juga perlu didominasi oleh profesional yang punya kompetensi bisnis, bukan hanya berdasarkan politik atau kedekatan dengan pejabat.
“Supaya bisa menerapkan prinsip bisnis yang sehat, meski punya misi sosial, BUMN harus tetap menerapkan efisiensi, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja layaknya perusahaan swasta,” ujarnya.
Selain itu, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses dan meminimalisir pemborosan, misalnya pengadaan online dan pelaporan real-time juga perlu diterapkan.
Hal yang tidak kalah penting adalah proyek harus dievaluasi secara ketat dari sisi manfaat ekonomi, bukan sekadar alasan politis. Jika tidak layak, lebih baik ditunda atau dibatalkan.
“Kami berharap harapan kinerja projek Presiden prabowo mulai dilakukan nyata oleh seluruh tatanan BUMN & Pemerintahan, sehingga akan lebih baik & bermanfaat dari pada swasta, karena kita kaya SDA & SDM,” tutupnya.
