JAKARTA, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berencana melanjutkan pengembangan proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), yang diharapkan dapat menggantikan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan bakar domestik. Proyek ini sempat mendapat perhatian dari sejumlah investor internasional, namun pada akhirnya terhenti karena kendala ekonomi dan teknis.
Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME ini sebelumnya menarik minat beberapa perusahaan besar, seperti Air Products and Chemicals asal Amerika Serikat dan perusahaan asal China. Namun, keduanya memutuskan untuk mundur setelah menilai proyek tersebut tidak ekonomis. Kini, pemerintah Indonesia bertekad untuk melanjutkan proyek ini dengan menggunakan dana dan sumber daya domestik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, proyek DME akan dibangun di beberapa lokasi strategis di Indonesia, yaitu Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir (OKI) di Sumatera Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur. Menurut Bahlil, DME yang dihasilkan akan menggunakan batu bara berkualitas rendah (low-calorie) sebagai bahan baku utama.
Pembangunan industri DME ini tidak hanya bertujuan untuk menggantikan LPG, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor energi. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam negeri, pemerintah berupaya menciptakan ketahanan energi nasional. “Ini kita lakukan agar produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor LPG,” kata Bahlil, yang menekankan bahwa proyek ini akan sepenuhnya dibiayai oleh sumber daya dalam negeri.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa proyek gasifikasi batu bara menjadi DME akan berjalan dengan dukungan kebijakan pemerintah, yang tidak lagi bergantung pada investor luar negeri. Selain DME, pemerintah juga berencana meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit, hingga menjadi alumina.
Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME diperkirakan akan menelan biaya besar, dengan nilai investasi mencapai sekitar US$ 11 miliar (Rp 180 triliun, berdasarkan kurs Rp 16.450 per US$). Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari 21 proyek hilirisasi yang diprioritaskan pemerintah. Dari keseluruhan proyek tersebut, DME menjadi proyek terbesar dengan nilai investasi yang signifikan.
Tri juga menambahkan bahwa pendanaan untuk proyek DME akan berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Proyek ini berpotensi melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana, meskipun hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Keberhasilan proyek DME ini akan menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam menciptakan industri energi yang lebih mandiri. Dengan potensi besar yang dimiliki, DME bisa menjadi alternatif pengganti LPG yang lebih terjangkau dan berkelanjutan. Pemerintah berharap bahwa proyek ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi nasional.
