JAKARTA, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono resmi menunjuk Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP periode 2025–2030. Imam Fauzan merupakan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan sekaligus disebut sebagai kader muda berprestasi oleh Mardiono.
“Sekjennya itu adalah anak muda yang juga sudah berprestasi di PPP, yaitu Ketua Wilayah Sulawesi Selatan. Ia kader muda, baru berusia 28 tahun,” ujar Mardiono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/10/2025) malam.
Penunjukan Imam Fauzan disebut menjadi bagian dari komitmen regenerasi di tubuh partai berlambang ka’bah itu. Mardiono berharap langkah ini dapat menjadi penyegar sekaligus motor penggerak baru untuk mengembalikan kejayaan PPP ke panggung politik nasional.
Dalam kesempatan itu, Mardiono juga mengajak seluruh kader untuk bergandeng tangan dan bersatu, terutama setelah dinamika politik internal yang terjadi saat Muktamar X PPP beberapa waktu lalu.
Ia tidak memungkiri bahwa sempat terjadi perbedaan pendapat antara kubu dirinya dengan kubu Agus Suparmanto, namun menegaskan bahwa polemik tersebut kini sudah selesai.
“Bahwa kemudian di dalam arena muktamar itu terjadi perbedaan pendapat, tentu saatnya sekarang kita bersatu, karena PPP hasil Muktamar X sudah disahkan oleh Kemenkumham,” tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengesahkan kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Mardiono, mengakhiri sengketa dualisme kepemimpinan yang sempat mencuat pasca-Muktamar.
Setelah penyelenggaraan Muktamar X, PPP akan segera menggelar musyawarah wilayah di seluruh provinsi dan dilanjutkan dengan musyawarah tingkat cabang sebagai bagian dari konsolidasi nasional.
“Itu mungkin akan segera kita laksanakan karena memang amanat di dalam konstitusi PPP, muswil harus dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah muktamar. Lalu, tiga bulan berikutnya kita lanjutkan dengan konsolidasi nasional lewat musyawarah cabang,” jelas Mardiono.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat struktur partai di akar rumput menjelang agenda politik nasional lima tahun ke depan, termasuk Pemilu 2029.
