JAKARTA, Rencana penarikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke kementerian teknis menuai kritik dari politisi Partai Nasdem, Asep Wahyu Wijaya. Dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024), anggota Komisi VI DPR RI ini menyoroti pentingnya pemisahan peran regulator dan operator dalam BUMN, terutama dalam sektor pertanian.
Asep, yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V, mengungkapkan bahwa BUMN memiliki fungsi dan tugas berbeda dengan kementerian teknis. Ia menilai jika BUMN, khususnya yang terkait pupuk, berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan), potensi konflik kepentingan akan meningkat.
“Pupuk hanyalah salah satu dari banyak elemen yang dikelola dalam sektor pertanian, bukan satu-satunya fokus Kementan,” ujar Asep.
Lebih lanjut, Kang AW, sapaan akrabnya, menekankan bahwa Kementan memiliki cakupan yang luas, mulai dari pengelolaan bibit, pupuk, hingga infrastruktur pertanian.
“Integrasi BUMN ke kementerian teknis dapat mengaburkan fungsi utama BUMN sebagai regulator sekaligus operator, yang akhirnya bisa mengganggu efisiensi. Karena itu saya berharap pemerintah dapat mengkaji ulang kembali wacana menarik BUMN ke Kementerian Teknis,” pungkas Kang AW.
