JAKARTA, Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjalankan perintah Presiden Prabowo soal gas LPG 3 KG atau Gas Melon yang kembali dijual oleh pengecer.
Nengah menyebut fenomena langkanya Gas Melon ini memicu keprihatinan di tengah masyarakat dan membuat masyarakat bawah menjerit karena Gas Melon yang tiba-tiba ‘menghilang’.
“Ya, saya sebagai anggota DPR RI Komisi VI tentu sangat prihatin tentang keadaan ini dan Ini terjadi hampir sepekan soal kelangkaan LPG Melon ini dan kita istilahkan sekarang adalah rakyat menjerit, gas LPG Melon menghilang,” ujar Nengah kepada Wartawan, Selasa (04/02/2025).
Legislator asal Bali tersebut mengatakan bila fenomena tersebut terjadi karena penyebab utamanya ada ketidaksinkronan antara regulasi yang dibuat oleh kementerian, dalam hal ini adalah Menteri ESDM, dengan di bawahnya.
Nengah menyatakan pada saat awal itu distribusinya mulai dari pertamina masuk ke agen, dari agen masuk ke pangkalan, selanjutnya masuk ke pengecer.
Menurutnya, yang lebih susah lagi banyak konsumen pemakai tidak tahu tempat pangkalan dan jumlah pangkalan sangat terbatas di setiap tempat.
“Kan itu distribusinya, nah sementara yang sudah menjadi habitatnya masyarakat itu adalah mendapatkan gas LPG Melon itu ada di pengecer dan pengecer itu ada di seluruh titik yang memang diperlukan oleh masyarakat,” katanya.
Nengah menuturkan bila Jalur distribusi yang terjadi kemarin soal Gas LPG ini dengan adanya regulasi baru, yang mana dari pertamina langsung ke pangkalan.
Menurutnya, hal tersebut menyebabkan ada jarak yang lebih jauh antara pangkalan dengan pertamina dan tentu ada biaya tambahan untuk hal tersebut yang sangat membuat masyarakat menjerit.
“Bisa dibayangkan gak antara pangkalan dengan tempat di mana LPG dipakai oleh kaum ibu-ibu ataupun pengusaha kecil itu jaraknya sangat jauh. Kalau jarak jauh inikan artinya pada saat mendapatkan gas Melon itu sendiri adalah memerlukan biaya tambahan dan biaya tambahan gak main-main dong, karena jaraknya bisa sampai 50 km bahkan bisa lebih dan Bisa menghabiskan dana tambahan lagi kurang lebih 30 ribu lah kalau menggunakan jasa antar,” tuturnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali tersebut menyatakan hal lain yang tentu harus dipahami adalah mengambil gas LPG ke pangkalan tentu akan menghabiskan waktu.
Bahkan bisa memakan waktu karena terjadinya antrian yang bisa sampai 4-6 jam dan artinya peluang waktunya juga habis. Hal lain yang lebih menyakitkan lagi ketika gas LPG-nya bisa tidak tersedia.
“Makanya masyarakat, saya katakan tadi, masyarakat menjerit gas LPG Melon-nya menghilang. Nah harapan saya sebagai wakil rakyat, karena ini terjadi di Bali, di Dapil saya, di Bandung juga, termasuk yang paling aneh ada di Jakarta. Ini aneh sekali, di pusat pemerintahan bisa terjadi kelangkaan,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Politisi Nasdem asal Bali tersebut menghimbau pada pemerintah terutama kementerian ESDM khususnya, kembalikan lagi regulasinya seperti awal sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
Yakni, dari pertamina ke agen, agen ke pangkalan, dari pangkalan ke pengecer. Sebaiknya kembalikan lagi seperti itu, nanti kalau memang mau membuat regulasi baru, sosialisasi dulu regulasinya.
Ia menyebut jangan sampai membuat regulasi tapi tidak ada sosialisasi sehingga membuat barangnya menjadi langka, barangnya menjadi mahal, yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat.
“Tidak sesuai dengan harapan Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa beliau menjadi presiden adalah untuk kepentingan rakyat, mensejahterakan rakyat, membuat keadilan buat masyarakat. Tetapi regulasi yang dibuat oleh kementerian sekarang maksudnya baik tetapi sosialisasinya yang masih kurang dan Kita berharap berikan waktu minimal 1-2 bulan seperti kembalikan semula, sehingga distribusi dan kebutuhan rakyat bisa terpenuhi,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut bila DPR dan Pemerintah sudah berkoordinasi terkait aspirasi publik soal gas LPG 3 kg.
Dasco menyatakan bila Hasilnya adalah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 Kg.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap hasil komunikasi DPR dan Pemerintah kepada wartawan, Selasa (04/02/2025).
