Perekonomian global masih dalam ancaman ketidakpastian yang bisa saja memunculkan gejolak, bahkan resesi, terlebih dengan mewabahnya virus corona Covid-19 di China dan menyebar ke sejumlah negara, yang telah merenggut ribuan nyawa.
Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna kabinet di Istana Bogor, pada Selasa (11/2), menyampaikan pengantar antara lain bahwa perekonomian dunia sedang meredup, ekonomi global yang baru tidak bersahabat, juga adanya serangan virus corona.
Kondisi tersebut tentu saja berdampak pada perekonomian nasional Indonesia, dan yang sangat menjadi kepedulian bersama adalah dampaknya bagi inflasi atau kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, misalnya, menyampaikan bahwa Indonesia tahun ini berpotensi mengalami kerugian dari sektor pariwisata, menyusul berkurangnya kunjungan wisatawan asal China akibat merebaknya virus corona, mencapai 2,8 miliar dolar AS atau Rp38,36 triliun dengan kurs Rp13.700 per dolar AS. Padahal dalam setahun sekitar dua juta orang turis asal Negeri Tirai Bambu itu berwisata di berbagai destinasi di Indonesia .
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sedang bersama Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat, mengakui bahwa yang pertama terkenda dampak, memang sektor pariwisata. Kalau industri, memang ada yang terdampak, tetapi dampaknya belum terlihat banyak. Pemerintah meminimalisir dampak yang akan terjadi semaksimal mungkin.
Bank Indonesia memasukkan wabah Covid-19 sebagai risiko inflasi namun telah diperhitungkan agar tidak mengganggu besaran target inflasi tahun ini sebesar tiga persen plus minus satu persen.
Pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto), di Jakarta pada Kamis (13/2), menjadi hal yang strategis untuk mengetahui langkah pemerintah dan Bank Indonesia mengantisipasi berbagai upaya dalam pengendalian inflasi.
Pertemuan itu dihadiri oleh Gubernur BI, Menkeu, Mendagri, Menhub, Wakil Menteri BUMN, Wakil Kapolri, serta para pejabat eselon I dari Kemendag, Kementan, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Setkab, Badan Pusat Statistik dan Perum Bulog.
Telah ada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021. Dalam peta jalan itu berlandaskan pada 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Program strategis dalam keterjangkauan harga, misalnya, dilakukan dengan stabilisasi harga dan mengelola permintaan. Keterjangkauan harga ditandai dengan penurunan rata-rata inflasi dan volatilitas inflasi 10 komoditas pangan strategis berturut-turut dalam dua tahun terakhir.
Untuk ketersediaan pasokan, program strategis yang dilakukan yakni memperkuat produksi, cadangan pangan pemerintah, dan pengelolaan impor-ekspor pangan, serta memperkuat kelembagaan. Ketersediaan pasokan ditandai dengan rendemen beras lebih dari 63 persen, tersedianya cadanganpangan pemerintah khusus beras menuju 1-1,5 juta ton.
Dalam kelancaran distribusi dijalankan melalui program strategis dengan mendorong kerja sama perdagangan antardaerah dan meningkatkan infratruktur perdagangan. Kelancaran distribusi ditandai dengan penurunan disparitas harga antara provinsi dengan rata-rata nasional (termasuk antarwaktu).
Program strategis dalam komunikasi efektif, dilakukan dengan memperbaiki kualitas data dan meningkatkan koordinasi pusat dan daerah. Dalam komunikasi efektif ditandai dengan ekspektasi inflasi terjangkar dalam sasaran inflasi, korelasi inflasi data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) minimal 0,8 persen dalam satu tahun terakhir, dan meningkatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pencapaian inflasi daerah.
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya di kabinetnya, pada bulan ini untuk merealisasikan belanja agar segera direalisasikan secepat-cepatnya, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja modal, belanja-belanja langsung. Dana desa bisa langsung segera direalisasikan sehingga desa-desa daya beli dan konsumsinya juga akan tidak terganggu.
Pertemuan tingkat tinggi TPIP tersebut menyepakati tiga langkah strategis pengendalian inflasi, yakni, pertama menjaga inflasi komponen bergejolak (volatile food) dalam kisaran 4 persen plus minus 1 persen, melalui upaya-upaya memperkuat empat pilar strategi yang mencakup 4K. Implementasi strategi difokuskan untuk menurunkan disparitas harga antar waktu dan antar wilayah; menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional; dan memperkuat kelembagaan pertanian, disertai peningkatan kapasitas, pembiayaan, dan pengembangan ekosistem pertanian digital, termasuk sinkronisasi program dan data.
Langkah strategis kedua, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan ketiga, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi pada Juni 2020 dengan tema “Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju: Sinergi Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Korporatisasi dan Digitalisasi UMKM”.
Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia dapat menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2019 tetap rendah terkendali pada tingkat 2,72 persen dan berada dalam kisaran sasaran 3,5 persen plus minus 1 persen. Pencapaian ini merupakan terendah selama dua dekade terakhir dan melanjutkan tren terjaganya realisasi inflasi pada kisaran sasaran selama lima tahun terakhir.
Inflasi yang terus menurun dan terkendali dalam sasaran dipengaruhi oleh semakin terjangkarnya ekspektasi inflasi dan terjaganya kestabilan nilai tukar yang merupakan hasil dari terus kuatnya koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pertemuan tingkat tinggi TPIP juga menyampaikan bahwa kementeriannya dalam pengandalian inflasi dengan dukungan dari pemerintah daerah dilakukan dengan sejumlah upaya, yakni, menerbitkan Instruksi kepada seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk segera membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan melakukan koordinasi yang intensif di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu wilayah dan kerjasama dengan OPD lain di wilayah yang berbeda.
Kedua, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan Nasional (RPJMN/RKP) dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD), khususnya yang terkait dengan bidang pangan. Ketiga, mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan deregulasi atau Omnibus Law yang mendukung proses perizinan dan kemudahan berinvestasi, melalui pendelegasian kewenangan perizinan dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai dasar pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu diatur untuk memaksa kepala daerah dan dinas teknis tidak lagi melakukan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan.
Keempat, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui upaya percepatan realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan dalam rangka pengendalian harga. Kelima, mengimbau pemerintah daerah agar lebih cepat dan tanggap untuk mengatasi masalah infrastruktur distribusi pangan daerah dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan.
Karateristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak terutama dipengaruhi oleh sisi suplai yang berkenaan dengan gangguan produksi di daerah, distribusi barang antar daerah/negara dan kebijakan pemerintah. Pada tahun 2019 Indonesia mengalami inflasi sebesar 3 persen, hal ini sebagaimana hasil pemantauan BPS terhadap 82 kota, yakni tercatat 57 kota mengalami inflasi dan 25 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 3,30 persen dan terendah terjadi di Malang sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,06 persen dan terendah terjadi di Batam dan Denpasar sebesar 0,01 persen.
Pembangunan infrastruktur terus dioptimalkan sehingga memberikan dampak positif dalam perbaikan konektivitas dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Inflasi yang rendah dan stabil telah mendukung momentum pertumbuhan ekonomi, di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Hal ini berkontribusi positif dalam menjaga daya beli masyarakat, memberikan insentif bagi penanaman modal termasuk investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian.
Ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga sehingga inflasi IHK tetap terjaga dalam kisaran sasarannya 3 persen plus minus 1 persen pada 2020.
Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju. (ant)
