JAKARTA, Sebanyak 503 sumur minyak idle yang dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero) tengah ditawarkan kepada investor oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak siap jual atau lifting yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyampaikan bahwa proses penawaran masih berlangsung. “Sedang ditawarkan, 503 sumur lagi ditawarkan,” ungkap Djoko di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (15/1).
Pemerintah Bentuk Satgas Pemanfaatan Sumur Idle
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan sekitar 4.500 hingga 5.000 sumur minyak idle di seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut, tim satgas khusus dibentuk untuk mengelola sumur-sumur yang tidak lagi aktif ini.
“Kalau operatornya mau mengaktifkan lagi, silakan. Tapi kalau tidak, serahkan ke pemerintah,” tegas Bahlil.
Untuk mempercepat proses pemanfaatan sumur idle, pemerintah juga mengkaji skema pengelolaan tanpa melalui mekanisme lelang yang dinilai memakan waktu. “Kalau dilelang lama, buat apa? Yang kecil-kecil ini bisa kita percepat. Tapi kalau yang besar tetap melalui lelang,” tambahnya.
Potensi Sumur Idle dalam Mendukung Lifting
Bahlil menyebutkan bahwa meski tiap sumur idle hanya mampu memproduksi 10 hingga 15 barel per hari, potensi gabungannya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional.
“Kalau dikumpulkan, jumlahnya bisa besar. Sekarang lifting kita turun terus. Ini jadi salah satu cara untuk mendongkrak angka lifting,” jelasnya.
Upaya Strategis Dorong Produksi Migas
Penawaran sumur idle kepada investor ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mengatasi tantangan penurunan lifting minyak. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi kendala produksi minyak mentah yang tidak seimbang dengan kebutuhan domestik, sehingga mendorong perlunya pengelolaan sumber daya energi yang lebih efektif.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya migas, sekaligus menarik investasi baru di sektor hulu migas.
