JAKARTA, Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel terhadap perekonomian nasional.
Langkah antisipasi tersebut dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/3/2026). Dalam rapat itu, para menteri memaparkan perkembangan program pemerintah sekaligus skenario mitigasi apabila konflik global berdampak pada kondisi ekonomi dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia akibat konflik berpotensi menekan ruang fiskal negara. Kondisi tersebut dapat membuat rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap produk domestik bruto (PDB) melampaui batas 3 persen.
Menurut Airlangga, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario apabila konflik berlangsung lebih lama. Jika perang berlangsung selama lima bulan, harga patokan minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan naik menjadi 86 dollar AS per barel dari asumsi awal 70 dollar AS per barel. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga Rp17.000 per dollar AS, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,3 persen, dan defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.
Apabila konflik berlangsung selama enam bulan, harga ICP diperkirakan meningkat menjadi 97 dollar AS per barel, sementara nilai tukar rupiah dapat menyentuh Rp17.300 per dollar AS. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun menjadi 5,23 persen dengan yield Surat Berharga Negara (SBN) sekitar 7,2 persen dan defisit APBN mencapai 3,53 persen.
Sementara itu, jika konflik berlangsung hingga 10 bulan, harga ICP diperkirakan melonjak hingga 115 dollar AS per barel. Nilai tukar rupiah dapat melemah ke Rp17.500 per dollar AS, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun menjadi 5,2 persen, dan defisit APBN berpotensi melebar hingga 4,06 persen.
Menghadapi potensi tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk memungkinkan pelebaran batas defisit APBN di atas 3 persen dari PDB. Airlangga mengatakan langkah serupa pernah dilakukan pemerintah saat menghadapi pandemi COVID-19.
Dalam rapat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah. Ia memastikan ketersediaan energi tetap aman, termasuk menjelang perayaan Idulfitri 2026.
Bahlil menyebut ketahanan stok Pertalite saat ini mencapai 24,39 hari, Pertamax 28,75 hari, dan Pertamax Turbo 31,32 hari. Untuk BBM jenis solar, ketahanan stok nasional tercatat 16,41 hari, sementara Pertamina Dex mencapai 46,05 hari. Adapun stok avtur untuk bahan bakar penerbangan tercatat 38,15 hari.
Selain itu, ketahanan stok gas minyak cair atau LPG mencapai 15,66 hari, di atas batas minimum nasional. Sementara stok minyak tanah tercatat memiliki ketahanan hingga 23,15 hari.
“Cadangan menjelang hari raya untuk semua BBM dan LPG insyaallah aman,” ujar Bahlil.
Dari sektor pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa cadangan beras nasional berada dalam kondisi sangat aman. Saat ini, pemerintah memiliki stok beras sekitar 4 juta ton dan diperkirakan meningkat hingga 5 juta ton pada April 2026.
Amran menyebut jumlah tersebut merupakan salah satu cadangan tertinggi yang pernah dimiliki pemerintah dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
Ia juga melaporkan bahwa nilai tukar petani (NTP) pada Februari 2026 mencapai 125,45, yang menunjukkan bahwa pendapatan petani meningkat karena harga yang diterima lebih tinggi dibandingkan biaya produksi.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut memaparkan analisis mengenai perkembangan konflik di Timur Tengah. Menurut Luhut, serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memiliki tiga tujuan utama, yakni melemahkan pertahanan udara Iran, mengurangi kemampuan Iran untuk melakukan serangan balasan, serta melumpuhkan sistem komando militer negara tersebut.
Ia juga menilai konflik kemungkinan belum akan berakhir dalam waktu dekat meski intensitas serangan rudal Iran disebut mulai menurun.
Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa pemerintah tetap memantau perkembangan situasi global secara ketat dan mengimbau agar kondisi tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan.
“Tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, tetapi kita tetap harus waspada dan terus memantau perkembangan situasi,” ujar Luhut.
