JAKARTA, Pemerintah Indonesia tengah menyusun proposal penawaran sebagai bagian dari proses negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump terkait kebijakan tarif impor baru yang dikenakan kepada produk Indonesia. Indonesia dikenakan tambahan tarif sebesar 32% untuk produk ekspor ke AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa sejumlah kebijakan tengah dipertimbangkan sebagai bahan negosiasi.
Airlangga menjelaskan bahwa pertama, pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan volume impor produk-produk dari AS, seperti gandum, kapas, serta minyak dan gas (migas). Hal ini bertujuan untuk memberikan tawaran yang seimbang dalam proses negosiasi.
“Peningkatan volume impor ini akan didorong dengan produk-produk yang sudah biasa diimpor Indonesia, seperti gandum, kapas, dan migas. Selain itu, Indonesia akan memperbesar impor produk-produk yang masuk dalam 10 besar daftar impor, seperti elektronik, furniture kayu, sepatu, tembaga, hingga emas,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (7/4/2025).
Kedua, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, seperti keringanan bea masuk dan pajak. Meskipun demikian, ia menilai bahwa tarif impor Indonesia terhadap produk dari AS sudah relatif rendah, seperti untuk gandum dan kedelai yang sudah dikenakan tarif 0%.
“Kami melihat bahwa tarif impor Indonesia terhadap produk AS sudah cukup rendah, seperti gandum dan kedelai yang sudah dikenakan tarif 0%. Kami akan mengevaluasi lebih lanjut terkait Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor,” ungkapnya.
Ketiga, pemerintah Indonesia juga akan mempertimbangkan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) dengan memberikan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dari AS, seperti perusahaan-perusahaan besar seperti General Electric (GE), Apple, Oracle, dan Microsoft. Selain itu, evaluasi terhadap larangan terbatas (lartas) serta percepatan sertifikasi halal juga menjadi bagian dari kajian tersebut.
Airlangga menyebutkan bahwa ketiga kebijakan ini, bersama dengan opsi lainnya, masih dalam tahap pengkajian untuk kemudian dimasukkan dalam proposal penawaran yang akan disampaikan kepada pemerintah AS.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengambil langkah retaliasi, melainkan fokus pada jalur negosiasi. Indonesia, bersama negara-negara ASEAN lainnya, juga merencanakan pertemuan antara menteri perdagangan pada 10 April untuk membahas kesepakatan bersama mengenai kebijakan tarif baru AS ini.
“Dalam waktu dekat, USTR (US Trade Representative) akan menerima proposal konkret dari Indonesia. Kami terus berkomunikasi dengan Presiden Prabowo, dan setelah ini kami akan memberikan respons kepada Amerika,” tambah Airlangga.
Indonesia, bersama negara-negara ASEAN seperti Malaysia, juga berencana untuk mendorong perjanjian perdagangan dan investasi melalui Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) sebagai bagian dari respons diplomatik terhadap kebijakan tarif AS.
Airlangga juga menyampaikan bahwa ASEAN akan mengutamakan negosiasi dan tidak akan mengambil langkah retaliasi, seiring dengan keputusan serupa yang diambil oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia dan Malaysia khususnya akan berfokus pada penguatan perdagangan dan investasi di kawasan melalui jalur diplomatik yang lebih konstruktif.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berharap dapat mengurangi dampak kebijakan tarif AS terhadap ekonomi Indonesia, sekaligus menjaga hubungan baik dan meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Amerika Serikat.
