JAKARTA, Banjir yang kerap melanda Jakarta dan sekitarnya menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk itu, pemerintah berencana membentuk tim khusus guna mencegah dan mengendalikan banjir di wilayah Jabodetabek. Langkah ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/3).
Pratikno menjelaskan bahwa pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek perlu dilakukan secara sinergis, komprehensif, dan terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Semua pemangku kepentingan akan dilibatkan untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan bencana berjalan dengan efektif.
“Kami akan segera membentuk tim yang bertugas merumuskan aksi konkret pencegahan risiko bencana di lapangan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus,” ungkap Pratikno.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa tim pencegahan banjir ini akan dipimpin oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, dengan anggota yang terdiri dari berbagai eselon 1 dari Kementerian/Lembaga terkait, serta pemerintah daerah.
Diana Kusumastuti menjelaskan dua pendekatan utama dalam pengendalian banjir: struktural dan non-struktural. Pendekatan struktural mencakup pembangunan infrastruktur seperti bendungan, pompa, dan saluran pengendali banjir. Beberapa proyek besar yang sedang dilakukan antara lain pembangunan Bendungan Ciawi Sukamahi, Sindangheula, Pompa Sentiong, dan sistem sodetan Ciliwung – Kanal Banjir Timur – Kanal Banjir Barat.
Selain itu, pengendalian juga akan dilakukan pada sungai-sungai besar di Jabodetabek, termasuk Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, serta beberapa sungai kecil seperti Cikeas, Cileungsi, Sabi, dan Cidurian.
“Di DKI Jakarta, kami masih memiliki 16,5 km tanggul yang perlu diselesaikan, sementara di Bekasi ada 19,6 km lagi yang harus dibangun. Kami juga akan membangun kolam retensi di daerah aliran sungai Bekasi, Ciujung, dan Cidurian, serta revitalisasi situ dan danau,” jelas Diana.
Di sisi lain, penanganan non-struktural juga menjadi fokus utama. Langkah-langkah seperti pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai, penertiban bangunan liar di sempadan sungai dan irigasi, pembersihan sampah di prasarana pengendali banjir, serta pembuatan sistem peringatan dini (Flood and Forecasting Early Warning System) akan dilakukan untuk mengurangi risiko banjir secara lebih luas.
Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan banjir yang menjadi langganan wilayah Jabodetabek. Dengan pembentukan tim khusus dan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan, diharapkan bencana banjir di kawasan ini bisa diminimalisir, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman, khususnya selama musim hujan.
Selain pengendalian melalui pembangunan infrastruktur dan program non-struktural, pemerintah juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung upaya mitigasi bencana.
