JAKARTA, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah (pemda) telah menyepakati pendanaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas ini diperkirakan akan mengumpulkan anggaran hingga Rp5 triliun, yang mulai disalurkan pada September 2025.
Menurut Tito, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemda dan pemerintah provinsi (pemprov). Secara rinci, Rp2,3 triliun berasal dari APBD pemda, sementara sisanya dari APBD pemprov.
“Kalau ditambah APBD provinsi yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya kuat, totalnya hampir Rp5 triliun. Dengan anggaran ini, kita bisa membangun sekitar 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” ujar Tito dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak mewajibkan pemda dan pemprov untuk menyumbangkan APBD mereka. Partisipasi ini dilakukan secara sukarela sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan program MBG.
“Mekanismenya, pemprov menghibahkan APBD kepada pemerintah kabupaten/kota untuk kemudian disalurkan langsung ke sekolah-sekolah. Namun, tetap dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN),” tambah Tito.
Besaran Anggaran Berdasarkan PAD
Besaran dana yang disumbangkan setiap daerah bergantung pada kapasitas PAD masing-masing. Daerah dengan PAD besar, seperti Kabupaten Bandung, mampu mengalokasikan anggaran yang lebih signifikan.
“Misalnya Kabupaten Bandung, dengan PAD 90% dari APBD, mereka punya anggaran hampir Rp10 triliun dan jumlah anak SD sekitar 72 ribu. Mereka mampu mengcover kebutuhan MBG dari APBD mereka sendiri,” jelas Tito.
Sebaliknya, daerah dengan PAD kecil akan menyesuaikan besaran sumbangan APBD mereka. Sisanya akan dilengkapi melalui anggaran BGN.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Mendagri untuk memprioritaskan percepatan program MBG di daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi.
“Terdapat 43 kota, 94 kabupaten, dan seluruh provinsi yang ingin berpartisipasi menyisihkan APBD untuk program ini,” ujar Tito.
