JAKARTA, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan peringatan tegas kepada kepala daerah dan pejabat publik untuk menghindari gaya hidup mewah di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang sedang sensitif. Ia menekankan pentingnya menjaga kesederhanaan dalam berbagai kegiatan, baik seremonial pemerintahan maupun acara pribadi.
“Situasi saat ini sangat sensitif. Kami minta semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan ditunda. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Tito secara khusus menyoroti praktik pamer kekayaan atau flexing yang kerap menjadi sorotan di media sosial. Ia menegaskan, hal ini bisa memicu sentimen negatif di masyarakat, terutama saat publik menuntut pejabat tampil rendah hati.
“Baik pejabat maupun keluarganya, tolong hati-hati. Termasuk cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, kendaraan mewah. Jangan sampai jadi amunisi yang digoreng di media sosial,” tegasnya.
Tito juga mengimbau agar acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun tidak dirayakan secara berlebihan. Di era media sosial, terutama TikTok, potongan video pesta bisa dengan mudah disalahartikan dan menyulut provokasi.
“Video bisa dipotong, diberi narasi provokatif, dan langsung viral. Masyarakat saat ini sangat peka. Bahkan aksi penjarahan pun bisa disiarkan langsung lewat TikTok. Jadi, semua pihak harus ekstra hati-hati,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga meminta pejabat daerah untuk menunda seluruh perjalanan ke luar negeri, baik untuk keperluan dinas maupun pribadi, hingga kondisi sosial dinilai kondusif.
“Untuk sementara, semua permintaan izin ke luar negeri kami tunda. Pejabat harus tetap berada di wilayahnya untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda. Kalau kepala daerahnya pergi, siapa yang mengatur? Ini soal tanggung jawab,” tandasnya.
Sebagai alternatif kegiatan seremonial, Mendagri menyarankan agar perayaan dilakukan dengan sederhana dan menyentuh langsung masyarakat. Misalnya, dengan menggelar tumpengan atau memberikan santunan kepada anak yatim dan warga kurang mampu.
“Kalau mau merayakan, cukup dengan tumpengan atau kegiatan sosial. Jangan malah menambah jarak antara pejabat dan rakyat,” ujar Tito.
