JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak wacana penerapan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PDIP menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada langsung oleh rakyat.
Sikap tersebut tertuang dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP yang dibacakan Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Jamaluddin Idham, Selasa (13/1/2026).
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan Pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi pemerintahan dan kepastian masa jabatan lima tahun,” ujar Jamaluddin.
PDIP menilai hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah tidak boleh diganggu gugat, karena menyangkut legitimasi pemerintahan daerah yang dihasilkan dari proses demokrasi langsung.
Sebagai solusi atas tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung, PDIP mendorong transformasi sistem pemungutan suara serta penguatan integritas penyelenggara pemilu. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan e-voting untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
“Rakernas I PDIP mendorong Pilkada berbiaya rendah melalui e-voting, penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu seperti politik uang, serta pencegahan mahar politik,” kata Jamaluddin.
Selain itu, PDIP juga menekankan pentingnya pembatasan biaya kampanye dan peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu. Menurut PDIP, Pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pemodal.
Wacana Pilkada tidak langsung menguat seiring rencana pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Bahkan, pembahasan tersebut diarahkan ke dalam rancangan omnibus law politik atau Undang-Undang Kepemiluan Nasional.
Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Sejumlah partai koalisi pemerintah telah menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut, termasuk Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menyatakan sikap berbeda.
PDIP menjadi salah satu partai yang secara terbuka menegaskan penolakan terhadap rencana Pilkada tidak langsung tersebut.
