JAKARTA, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P resmi memecat Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, setelah pernyataannya dalam sebuah video viral yang menyebut ingin merampok uang negara menuai kecaman publik.
Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menegaskan partai tidak akan menoleransi perbuatan kader yang mencederai hati rakyat. Menurut dia, pemecatan dilakukan setelah DPP menerima laporan resmi dari DPRD Gorontalo dan DPD PDI-P setempat.
“Itu namanya Wahyudin Moridu anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPRD Gorontalo, dan DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi,” ujar Komarudin saat dikonfirmasi, Sabtu (20/9/2025).
Komarudin menjelaskan, Komite Etik dan Disiplin PDI-P telah merekomendasikan sanksi pemecatan. DPP pun menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap Wahyudin.
“Dalam waktu dekat segera dilakukan pergantian antarwaktu (PAW),” kata Komarudin.
Ia menambahkan, keputusan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh kader PDI-P di seluruh Indonesia untuk menjaga sikap dan kedisiplinan.
“Saya mau sampaikan kepada seluruh anggota kader partai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk tetap menjaga kedisiplinan, etik, kehormatan, dan wibawa partai maupun keluarga masing-masing. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat,” tegasnya.
Sebelumnya, Wahyudin Moridu menyampaikan permohonan maaf setelah video dirinya mengaku ingin merampok uang negara viral di media sosial. Dalam klarifikasinya, ia menyebut tidak berniat melecehkan masyarakat Gorontalo.
“Saya, Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, saya didampingi istri saya. Dengan ini, atas nama pribadi dan keluarga, saya memohon maaf atas video yang telah diviralkan di media sosial Tiktok beberapa waktu lalu,” kata Wahyudin, Jumat (19/9).
Ia menegaskan, ucapannya lahir dalam kondisi tidak pantas dan tidak mencerminkan etika sebagai pejabat publik. “Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung masyarakat Gorontalo,” tambahnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran menyangkut etika pejabat publik sekaligus loyalitas kader partai. Dengan keputusan pemecatan tersebut, PDI-P menegaskan komitmennya menjaga kehormatan partai di mata rakyat.
“DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan kepada Saudara Wahyudin, jika ada kader lain melakukan perbuatan serupa,” kata Komarudin.
