PDIP Minta Penyaluran Bapang Beras dan Minyak Goreng Tak Ditunda

JAKARTA, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah segera menyalurkan program bantuan pangan (Bapang) beras dan minyak goreng untuk periode Februari–Maret 2026. Bantuan tersebut dinantikan sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M.

“Stok beras dan minyak tidak ada kendala, jumlah persediaannya sangat memadai. Kami meminta pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, tidak lagi menunda penyaluran Bapang periode Februari dan Maret 2026,” kata Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

Read More

Desakan itu merespons belum cairnya bantuan yang telah diputuskan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 29 Januari 2026 di Jakarta. Dalam rapat yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, disepakati penyaluran dilakukan sekali salur untuk dua bulan sekaligus.

Setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Dengan skema dua bulan, total bantuan menjadi 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng per keluarga.

Menurut Alex, bantuan tersebut penting untuk meredam potensi kenaikan harga bahan pokok selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. “Beras 10 kilogram dan minyak 2 liter per bulan itu akan membantu menjaga stabilitas harga sekaligus menopang kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Jumlah KPM tahun ini diperluas hingga menyasar masyarakat desil I sampai IV, serupa dengan penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra). Total penerima meningkat signifikan menjadi 33,2 juta keluarga, atau naik 81,9 persen dibandingkan skema sebelumnya yang mencakup 18,2 juta KPM per bulan.

Untuk penyaluran dua bulan sekaligus, Perum Bulog ditugaskan menyalurkan 664.800 ton beras dan 132.900 kiloliter minyak goreng. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun untuk mendukung program tersebut.

Alex menilai Bapang berperan strategis dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama realisasi bantuan yang telah diputuskan.

Sebagai catatan, pada 2025 program bantuan pangan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama pada Juni–Juli berupa bantuan beras 10 kilogram per bulan kepada 18,2 juta KPM. Tahap kedua pada Oktober–November ditambah dengan 2 liter minyak goreng per bulan untuk jumlah penerima yang sama.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan bahwa bantuan pangan beras berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat 9,03 persen, turun 0,33 poin dibandingkan Maret 2023 dan turun 0,54 poin dibandingkan September 2022.

Related posts

Leave a Reply