JAKARTA, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, meminta pemerintah mengkaji ulang secara serius usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Ia menilai, langkah tersebut berpotensi mencederai semangat pemberantasan korupsi dan menyinggung rasa keadilan masyarakat, terutama para korban Orde Baru.
“Mengabaikan fakta sejarah dan ketidaktuntasan kasus hukum Soeharto akan mencederai semangat antikorupsi dan keadilan sosial yang sedang kita perjuangkan bersama,” tegas Abidin dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).
Abidin menegaskan, Fraksi PDI-P menolak usulan tersebut karena masih banyak kasus dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang membayangi sosok Soeharto, termasuk skandal korupsi yang belum terselesaikan secara hukum hingga hari ini.
“Kasus dugaan korupsi tujuh yayasan yang melibatkan Soeharto, sebagaimana ditetapkan pada tahun 2000, hingga kini belum menemui penyelesaian hukum yang jelas,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung pelanggaran HAM, praktik kolusi, nepotisme, serta represi politik yang terjadi sepanjang rezim Orde Baru, yang dinilainya menyisakan luka mendalam bagi banyak pihak. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan nasional kepada tokoh yang masih kontroversial dapat merusak integritas dan kredibilitas proses penganugerahan tersebut.
“Memberikan gelar pahlawan nasional di tengah fakta ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas proses penganugerahan gelar,” ujar Abidin.
Ia juga mencatat adanya gelombang penolakan dari masyarakat sipil terhadap rencana penganugerahan tersebut. Oleh karena itu, ia mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk benar-benar mendengar aspirasi rakyat dan mempertimbangkan dampak sosial serta historisnya.
“Rakyat Indonesia mengharapkan pahlawan nasional adalah figur yang menjadi teladan moral dan integritas,” tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) mengusulkan sepuluh nama calon Pahlawan Nasional tahun 2025. Salah satu nama yang mencuat adalah Soeharto, yang telah dua kali gagal diusulkan sebelumnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menyatakan bahwa keputusan akhir rencananya akan diambil pada Mei 2025. Ia mengklaim akan mempertimbangkan berbagai suara dari masyarakat, termasuk penolakan yang terus mengemuka.
“Sekarang masih berproses. Targetnya Mei. Apakah Mei bisa atau enggak, ya, nanti kami lihat,” kata Gus Ipul di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (4/5/2025).
Selain Soeharto, nama-nama lain yang juga masuk dalam daftar usulan calon pahlawan nasional antara lain KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sansuri, Idrus bin Salim Al-Jufri, Teuku Abdul Hamid Azwar, KH Abbas Abdul Jamil, Anak Agung Gede Anom Mudita, Deman Tende, Prof. Dr. Midian Sirait, dan KH Yusuf Hasim.
