JAKARTA, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kesiapannya mendukung evaluasi terhadap tunjangan serta fasilitas yang melekat pada anggota Dewan. Pernyataan ini disampaikan di tengah derasnya gelombang kritik publik terhadap tunjangan rumah DPR sebesar Rp 50 juta per bulan yang memicu demonstrasi nasional dalam sepekan terakhir.
“Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip kepatutan,” ujar Putri dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
Putri juga mengimbau seluruh anggota Fraksi PAN di parlemen untuk menjaga gaya hidup sederhana, mengingat kondisi masyarakat yang tengah sulit secara ekonomi. Menurutnya, kesederhanaan bukan hanya etika personal, tetapi juga bentuk kesadaran bahwa setiap fasilitas dan hak anggota DPR merupakan titipan rakyat.
“Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Putri menekankan bahwa evaluasi ini harus menjadi langkah korektif untuk memastikan bahwa kinerja legislatif benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menambah beban sosial-politik di tengah tekanan ekonomi global.
Dukungan Fraksi PAN terhadap evaluasi tunjangan DPR muncul setelah munculnya gelombang protes dari mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online, yang menyoroti tingginya tunjangan dan gaya hidup para wakil rakyat. Demonstrasi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 itu juga memanas setelah tewasnya Affan Kurniawan, seorang driver ojol yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi berlangsung.
Isu tunjangan rumah DPR senilai Rp 50 juta dinilai sebagai simbol ketimpangan sosial yang mencolok, terlebih ketika rakyat dibayangi ancaman PHK, harga kebutuhan pokok melonjak, dan UMP stagnan.
