PA GMNI Desak Pemerintah Tegakkan Keadilan, Dorong Prabowo Gelar Musyawarah Nasional

JAKARTA, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan serta korban lain dalam benturan antara aparat dan warga di sejumlah daerah. Peristiwa ini dinilai sebagai peringatan serius bagi pemerintah agar segera mengambil langkah adil dan transparan demi meredam eskalasi politik dan keamanan.

Ketua Umum DPP PA GMNI, Prof. Dr. Arief Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah harus menjawab tuntutan masyarakat melalui penegakan hukum yang independen dan akuntabel.

Read More

“Pembentukan tim investigasi yang kredibel mutlak diperlukan, disertai perlindungan saksi maupun korban serta keterbukaan informasi kepada publik. Bila ditemukan pelanggaran prosedur dan HAM, sanksi tegas harus dijatuhkan,” ujarnya dalam konferensi pers di DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025).

PA GMNI juga menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin musyawarah nasional yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, mahasiswa, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, media, dunia usaha, hingga pimpinan lembaga negara.

Musyawarah ini dinilai penting untuk merumuskan peta jalan kebijakan yang berbasis data, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial serta pengurangan kesenjangan antarmasyarakat.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal PA GMNI, Dr. Abdy Yuhana, mengingatkan seluruh elemen bangsa agar menahan diri dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum dan memperkuat gotong royong demi merawat demokrasi.

“Fasilitas publik yang dibangun dari pajak rakyat harus dijaga. Perusakan hanya akan merugikan masyarakat sendiri,” kata Abdy.

Sementara itu, Ketua Harian PA GMNI, Ir. Arudji Wahyono, mengimbau para pejabat publik untuk menghadirkan teladan kesederhanaan dan empati kepada rakyat. Menurutnya, kebijakan negara harus berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

“Kebijakan dan perilaku pejabat seharusnya mencerminkan solidaritas atas beban ekonomi rakyat, bukan justru menambah beban baru,” tuturnya.

DPP PA GMNI menegaskan siap berperan aktif dalam musyawarah, mediasi sosial, hingga kerja-kerja kemanusiaan.

“Ini adalah ikhtiar moral-intelektual alumni GMNI untuk menjaga marwah demokrasi berdasarkan Pancasila,” tegas Arief menutup pernyataan sikap DPP PA GMNI.

Related posts

Leave a Reply