MAKASSAR, Anggota Komisi VI DPR RI Nurwayah menyoroti kendala dalam pendaftaran online program mudik Idul Fitri 2026 yang diselenggarakan sejumlah BUMN.
Hal itu disampaikan Nurwayah saat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, 6–9 Maret 2026, yang membahas kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran.
Menurut dia, program mudik BUMN merupakan langkah positif untuk membantu masyarakat.
Namun, penyebaran informasi terkait pendaftaran dinilai masih perlu ditingkatkan agar program tersebut dapat dimanfaatkan lebih luas.
“Kendala dalam pendaftaran online ini menjadi perhatian kami. Sosialisasi harus diperkuat agar masyarakat mengetahui dan bisa mengakses program mudik tersebut,” kata Nurwayah.
Legislator dari Partai Demokrat ini menilai perencanaan program mudik sebaiknya dilakukan lebih awal sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pendaftaran dan mempersiapkan perjalanan.
Nurwayah juga menekankan pentingnya sinergi antar-BUMN, khususnya di sektor transportasi, agar pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik dapat berjalan optimal.
Menurut dia, dengan koordinasi yang kini berada di bawah Danantara, BUMN diharapkan dapat bekerja lebih kompak dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat.
“Harusnya bisa lebih bersinergi sehingga masyarakat yang ingin mudik, baik melalui program gratis, subsidi, maupun reguler, dapat terlayani dengan baik. Fasilitasnya juga harus semakin banyak dan semakin baik,” pungkasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI DPR RI bertemu dengan sejumlah mitra kerja, antara lain Kementerian BUMN, PT DAM, PT Pelni, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Garuda Indonesia, PT Citilink, PT Pelita Air, serta PT Angkasa Pura Indonesia, bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk membahas kesiapan transportasi menjelang arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
