JAKARTA, Anggota Komisi VI DPR RI, Nurwayah, mendesak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kemacetan akibat penumpukan kontainer di kawasan pelabuhan.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi Pelindo pada Kamis (2/4) yang dikutip Minggu (5/4).
Nurwayah menilai tingginya aktivitas logistik memang mencerminkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kondisi itu justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat di sekitar pelabuhan.
“Kemacetan ini menjadi paradoks. Aktivitas ekonomi meningkat, tetapi masyarakat justru terganggu dalam mobilitas sehari-hari,” kata Nurwayah.
Ia mengaku memahami situasi tersebut karena tinggal di kawasan sekitar pelabuhan. Karena itu, Legislator dari Partai Demokrat ini menekankan perlunya solusi sistemik agar distribusi logistik tidak mengganggu ruang hidup warga.
Selain itu, Wakil rakyat dari Dapil Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) menyoroti potensi tenaga kerja di Kalibaru yang mencapai sekitar 73.000 jiwa, dengan sekitar 31.000 di antaranya berada pada usia produktif 15 hingga 35 tahun.
Ia mendorong Pelindo membuka peluang kerja dan menyediakan program pelatihan agar masyarakat lokal dapat terlibat langsung dalam ekosistem kepelabuhanan.
“Mereka tidak ingin hanya menjadi penonton, tetapi juga ingin merasakan manfaat ekonomi dari aktivitas pelabuhan,” ujarnya.
Nurwayah juga menyinggung rencana pengembangan kawasan pariwisata dan marina. Menurut dia, pengembangan destinasi wisata yang representatif dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat Kalibaru dan Cilincing.
Di sisi lain, ia mengusulkan perbaikan sistem logistik agar kendaraan kontainer tidak beroperasi tanpa muatan. Ia menilai pola distribusi yang tidak efisien menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di kawasan pelabuhan.
“Jika sistem logistik diperbaiki, jumlah kendaraan di jalan bisa ditekan dan kemacetan dapat diminimalkan,” kata dia.
Nurwayah juga menyoroti keberadaan garasi truk kontainer di kawasan permukiman yang dinilai mengganggu kenyamanan warga dan mempersempit ruang hidup.
Ia pun mendorong Pelindo memperkuat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya bagi pelaku UMKM di sekitar pelabuhan, agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan.
“Pelabuhan harus menjadi sumber kesejahteraan, bukan justru menambah beban masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan bagi warga sekitar,” pungkas Nurwayah.
