JAKARTA, Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PLN, Kamis (20/11/2025), Nurwayah menyampaikan bahwa Presiden telah menegaskan target agar seluruh desa di Indonesia menikmati aliran listrik dalam waktu empat tahun ke depan. Menurutnya, komitmen tersebut harus diikuti kebijakan konkret yang melindungi masyarakat kecil dari beban tagihan yang memberatkan.
“Saya di sini memastikan bahwa kita akan berlistrik ke semua desa di seluruh Indonesia secepat-cepatnya. Target saya dalam empat tahun, semua desa Indonesia harus mendapatkan listrik. Karena itu, kebijakan PLN juga harus berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Nurwayah mengutip pernyataan Presiden.
Ia menegaskan, pemutihan tunggakan diperlukan untuk mencegah masyarakat melakukan sambungan listrik ilegal akibat terbebani tunggakan yang tidak mampu mereka bayarkan. Menurutnya, langkah tersebut lebih bijaksana dibanding membiarkan persoalan berlarut dan berpotensi memicu pelanggaran hukum.
“Bagi pelanggan listrik yang meninggal atau yang masuk kategori masyarakat ekonomi lemah, serta fasilitas umum di tingkat RW dan RT, saya mohon agar bisa diputihkan. Kalau tidak, saya khawatir mereka akan melakukan tindakan ekstrem seperti sambungan langsung ilegal,” ujar Nurwayah.
Ia menyampaikan bahwa Presiden telah menegaskan target agar seluruh desa menikmati aliran listrik dalam waktu empat tahun ke depan. Menurutnya, komitmen tersebut harus dibarengi kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil agar akses listrik tidak justru menjadi beban baru.
“Listrik adalah kebutuhan pokok, terutama untuk rumah tangga dan anak-anak yang belajar di rumah. Di situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, negara harus hadir,” ucapnya.
Selain soal pemutihan, Legislator dari Partai Demokrat ini menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait tagihan listrik yang melonjak drastis dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebut, kenaikan tagihan bahkan mencapai lebih dari 100 persen dibanding bulan sebelumnya.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat masyarakat terkejut dan semakin terbebani, terutama kelompok berpenghasilan rendah di daerah pemilihannya, Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu.
“Banyak masyarakat mengeluh karena tagihan tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Ini menjadi perhatian serius kami di Komisi VI,” katanya.
Nurwayah meminta PLN dan pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan tarif listrik, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah. Ia menilai, meskipun terdapat narasi soal beban keuangan PLN, namun data menunjukkan perusahaan masih mencatatkan keuntungan yang signifikan.
“Kalau saya lihat, di tahun 2025 ini PLN masih mencatat laba sekitar Rp30,6 triliun. Artinya, ada ruang kebijakan untuk berpihak kepada rakyat kecil, terutama dalam penyesuaian tarif bagi mereka,” ujar Nurwayah.
Ia berharap kebijakan tarif listrik ke depan lebih responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, agar listrik sebagai layanan dasar benar-benar bisa diakses secara adil dan berkelanjutan.
“Saya mohon agar kenaikan tarif ini dipertimbangkan kembali, khususnya untuk masyarakat ekonomi lemah. Jangan sampai mereka semakin terjepit,” pungkasnya.
