JAKARTA, Anggota Komisi VI DPR RI, Nurwayah, meminta PT PLN (Persero) beserta seluruh subholding untuk mempertahankan kualitas respons layanan kepada masyarakat serta meningkatkan upaya pencegahan pencurian listrik, khususnya di wilayah pesisir.
Hal tersebut disampaikan Nurwayah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN beserta jajaran subholding, Rabu (21/1/2026).
Nurwayah mengapresiasi kinerja jajaran PLN yang dinilainya responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ia mencontohkan perbaikan lampu jalan yang dilakukan dalam waktu singkat menjelang malam pergantian tahun, setelah dirinya menyampaikan keluhan.
“Dalam waktu kurang dari satu jam, tim langsung turun dan melakukan perbaikan. Begitu juga beberapa aspirasi masyarakat yang selalu direspons positif,” ujar Nurwayah di hadapan Dirut PLN dan jajaran.
Namun demikian, ia juga menekankan agar kinerja baik tersebut dapat dipertahankan dan diperluas ke seluruh lini pelayanan PLN. Menurutnya, masih terdapat sejumlah aspirasi masyarakat yang belum terealisasi meskipun telah disampaikan.
Selain pelayanan, Nurwayah menyoroti pentingnya kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi potensi bencana, terutama banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Ia berharap PLN dapat melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
“Sebelum terjadi bencana, harus ada persiapan di wilayah-wilayah yang rentan. Saya sendiri beberapa hari terakhir mengalami dampak banjir akibat rob dan curah hujan tinggi,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Legislator dari Partai Demokrat inj juga menyinggung persoalan pencurian listrik yang marak terjadi di daerah pemilihannya, khususnya di Kelurahan Marunda, Jakarta Utara. Berdasarkan temuan yang ia terima, sepanjang tahun 2025 terjadi kerugian signifikan akibat praktik tersebut.
“Di satu kelurahan saja, potensi kerugian kerugian bisa mencapai puluhan milyar. Jika ini terjadi di ribuan kelurahan di Indonesia, tentu akan sangat berdampak pada pendapatan PLN,” ujar anggota DPR dari Dapil Jakarta III.(Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu).
Oleh karena itu, Nurwayah meminta jajaran PLN dari tingkat pusat hingga lapangan untuk lebih aktif turun ke masyarakat, melakukan pendataan, serta memberikan solusi bagi pengguna listrik ilegal agar dapat beralih ke penggunaan listrik yang sah.
“Kalau memang ada penggunaan ilegal, tolong dicarikan solusi terbaik agar tidak terulang. Dengan begitu, PLN bisa meningkatkan kinerja dan keuntungan secara berkelanjutan,” pungkas Nurwayah.
