JAKARTA, Aktivitas pengerukan pasir laut ilegal yang dilakukan oleh PT CPS di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, terus menuai kecaman. Selain berisiko mempercepat abrasi, pengerukan ini juga dinilai mengancam ekosistem pesisir dan merugikan nelayan setempat.
Anggota Komisi XII DPR RI, Nurwayah, S.Pd, mengungkapkan bahwa pengerukan pasir laut ilegal ini berpotensi merusak ekosistem yang sangat penting bagi keseimbangan lingkungan.
“Pengerukan pasir laut ilegal ini berpotensi membuat kerusakan hutan mangrove dan padang lamun yang tidak hanya menyebabkan abrasi, tetapi juga meningkatkan emisi karbondioksida (CO2). Ekosistem pesisir memiliki peran krusial dalam menyerap karbon dan mengurangi dampak perubahan iklim,” tegas Nurwayah ketika dihubungi awak media, Rabu (29/1/2025).
Selain kerusakan lingkungan, dampak sosial-ekonomi juga dirasakan langsung oleh nelayan di Pulau Pari. “Pengerukan pasir menyebabkan hilangnya habitat ikan. Akibatnya, tangkapan nelayan menurun drastis, yang pada akhirnya memengaruhi ekonomi keluarga mereka dan ketahanan pangan masyarakat pesisir,” jelasnya. Sebagai anak seorang nelayan, Nurwayah memahami betul bagaimana krisis lingkungan dapat berdampak langsung pada kehidupan para nelayan.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap PT CPS dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengerukan ilegal ini.
“Saya di DPR akan menyuarakan dan mengawal kasus ini agar tidak ada kompromi bagi pelaku perusakan lingkungan. Harus ada tindakan hukum yang dapat memunculkan efek jera,” tegas Nurwayah.
Sebagai langkah jangka panjang, Ia meminta pemerintah untuk segera melakukan rehabilitasi ekosistem yang telah rusak. “Saya akan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian terkait lainnya untuk segera merehabilitasi mangrove dan padang lamun di Pulau Pari. Ini penting untuk memulihkan keseimbangan ekosistem dan memastikan nelayan bisa kembali mencari nafkah,” pungkasnya.
