JAKARTA, Anggota Komisi XII DPR RI, Nurwayah, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk bertindak tegas terhadap dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Jui Shin. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI pada Rabu (2/7/2025), yang membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan.
Nurwayah membagikan pengalamannya saat ikut serta dalam kunjungan kerja tersebut. Ia mengaku sempat terkesan dengan standar operasional perusahaan yang terlihat profesional dan tertib dalam hal keselamatan kerja.
“Awalnya kami sangat terkesan. SOP-nya ketat. Untuk survei saja, kami harus mengenakan helm, masker, dan pelindung lainnya,” ujar Nurwayah.
Namun, kesan itu berubah drastis ketika rombongan memasuki area operasional yang lebih dalam. Menurut legislator dari Partai Demokrat ini, kondisi lingkungan di dalam area sangat buruk dan tidak nyaman, bahkan menimbulkan rasa mual meskipun sudah memakai masker.
“Semakin jauh kami masuk, aroma menyengat mulai terasa, padahal kami sudah pakai masker. Lebih mengkhawatirkan, para pekerja di sana justru tidak menggunakan masker sama sekali,” tambahnya.
Nurwayah juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian izin usaha dan izin operasional yang dimiliki perusahaan. Ia mengungkap adanya selisih luas lahan yang cukup signifikan, yakni mencapai 161 ribu meter persegi, antara data izin dan realisasi di lapangan.
“Ada selisih lahan sebesar 161 ribu meter persegi. Ini patut dipertanyakan. Itu tanah siapa? Rasanya tidak mungkin seluruhnya milik PT Jui Shin,” ujarnya tegas.
Selain itu, ia juga mempertanyakan efektivitas penyegelan yang telah dilakukan pemerintah. Menurutnya, meski telah disegel, perusahaan masih tetap beroperasi.
“Kalau sudah disegel tapi diduga masih berjalan, berarti ada yang tidak beres. Saya mendukung penuh jika KLH mengambil tindakan sekeras-kerasnya,” pungkas Nurwayah.
