JAKARTA, Sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yang saat ini tengah disusun ulang diharapkan mampu menjadi solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menyampaikan harapan tersebut kepada awak media usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai RUU Sisdiknas yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Menurut Nilam, Sisdiknas yang terintegrasi dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi harus dirancang untuk memangkas kesenjangan pendidikan yang selama ini masih lebar di wilayah 3T.
“Masalah paling mendasar saat ini adalah kurangnya fokus dan perhatian dalam menangani kesenjangan, apalagi di tengah efisiensi anggaran. Ini menjadi tantangan besar, apakah dalam kondisi efisiensi seperti ini kita masih bisa tetap tepat sasaran atau justru melenceng dari sasaran,” ujar Nilam.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menekankan bahwa sistem pendidikan nasional harus dibangun secara menyeluruh dan berkesinambungan. Putusnya mata rantai antarjenjang pendidikan, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan nasional.
“Kalau pendidikan ingin maju, sistemnya harus terintegrasi. Jangan ada jeda antar jenjang, karena pendidikan itu dimulai sejak dini bahkan dari kandungan,” tegasnya.
Nilam turut menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan di daerah 3T, mulai dari minimnya infrastruktur hingga keterbatasan akses. Ia mencontohkan, masih banyak anak-anak di daerah kepulauan yang harus menyeberangi laut dengan perahu setiap hari demi bisa bersekolah.
“Ini bukan hanya soal biaya transportasi, tapi soal nyawa. Karena itu, solusi seperti sekolah berasrama (boarding school) bisa menjadi jalan keluar,” ujarnya.
Namun demikian, Nilam mengingatkan agar solusi yang ditawarkan benar-benar tepat sasaran, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini.
“Anggaran yang minim ini harus benar-benar tepat sasaran, jangan lagi ada penggeseran ke hal yang tidak prioritas,” tutup mantan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah itu.
RUU Sisdiknas yang kini tengah dalam proses penyusunan diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik. DPR bersama para pemangku kepentingan pendidikan bertekad untuk menjadikan reformasi ini sebagai tonggak baru dalam pemerataan pendidikan, khususnya bagi anak-anak di daerah 3T yang selama ini tertinggal dalam pelayanan pendidikan.
