JAKARTA, Pemadaman listrik secara bergilir terjadi di Bali pasca blackout yang terjadi pada Jumat (03/05/2025), berdasarkan informasi yang diperoleh pemadaman terjadi dengan hampir 12 jam.
Anggota Komisi VI DPR RI Nengah Senantara mengatakan bila pemadaman ini cukup mengganggu aktivitas warga karena terjadi pada hari kerja saat aktivitas warga sedang tinggi.
Nengah juga menyoroti kinerja PLN ketika pemadaman listrik serentak terjadi, menurutnya PLN kurang melakukan sosialisasi menjelang pemadaman listrik tersebut.
Nengah menayangkan terjadinya blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Bali hal tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat tapi berdampak serius juga pada pelayanan publik dan perekonomian daerah.
“Kejadian blackout kemarin tentu mengganggu kenyamanan warga Bali dan ‘Bali Menangis’ dengan adanya kejadian blackout tersebut,” kata Nengah kepada Wartawan, Selasa (06/05/2025).
Padamnya listrik di beberapa wilayah di Bali ditengarai karena terganggunya sistem kabel bawah laut yang menyalurkan daya dari pembangkit ke jaringan distribusi Bali.
Nengah menyatakan bila hal tersebut tentu harus menjadi alarm untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketahanan energi terutama di daerah Bali.
“Penyebab kejadian ini juga harus diketahui secara pasti, agar dapat menjadi pembelajaran dan kesiapan bagi pengelolaan kelistrikan di daerah lainnya,” ujarnya.
Nengah menyebut bila Bali memiliki ketergantungan pasokan listrik dari Jawa. Berdasarkan data PLN, kebutuhan listrik di Bali pada tahun 2024 mencapai 1.157,6 megawatt (MW). Sebagian besar kebutuhan itu disalurkan melalui kabel bawah laut dari Pulau Jawa.
Ketergantungan ini membuat, jika sewaktu-waktu terjadi gangguan pada jaringan interkoneksi tersebut, Bali bisa mengalami pemadaman listrik yang cukup besar, seperti kemarin.
“Pemadaman listrik tentu akan berdampak bagi masyarakat Bali, terutama pada sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Pemadaman listrik akan mengganggu operasional hotel, restoran, fasilitas wisata serta layanan lainya yang membutuhkan pasokan listrik,” paparnya.
Untuk itu, Ketua DPW Nasdem Bali tersebut menyatakan bila pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Bali.
Sebagai penyumbang devisa pariwisata terbesar, sudah seharusnya pemerintah pusat tidak memandang Bali hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan strategis nasional yang membutuhkan dukungan penuh dalam hal ketahanan energi.
Kemandirian energi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicapai pulau sekecil Bali. Kemandirian energi adalah harapan yang harus diwujudkan.
Hal ini bisa terwujud jika semua pemangku kepentingan mau bekerja sama mulai dari pemerintah pusat, daerah, PLN, investor dan masyarakat. Bali tidak bisa terus bersandar pada listrik dari pulau lain.
“Bali adalah pulau yang dilandasi adat, tradisi dan budaya sehingga Bali menjadi magnet tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan Bali juga pulau yang sangat harmonis dalam tata kehidupannya,” tuturnya.
Menutup keteranganya, Nengah meminta kepada para Stakeholder seperti Kepala Daerah yang ada di Bali untuk membuat langkah strategis tentang kemandirian energi di Bali.
Selain itu, Nengah menyebut ada empat pekerjaan rumah yang mendesak untuk Bali seperti Listrik, Air, Sampah dan Infrastruktur. Nengah menyebut Bali adalah penyumbang devisa terbesar di sektor pariwisata dengan mencapai hampir Rp 100 Triliun.
Sebagai Wakil Rakyat Dapil Bali, Nengah meminta Presiden Prabowo untuk memberikan atensi khusus untuk Bali. Supaya Bali tidak hanya dijadikan sebuah destinasi wisata tapi juga mohon dikondisikan sebagai kawasan strategis nasional di bidang energi khususnya listrik.
“Untuk itu dengan penuh rasa hormat kepada Pak Presiden Prabowo, tolong untuk memberikan atensi khusus untuk Bali untuk memberikan atensi lebih supaya bisa dijadikan kawasan strategis nasional di bidang energi khususnya listrik,” tutupnya.
