Muhaimin Iskandar: PBNU Tidak Boleh Cawe-cawe Urusan PKB

Foto : pkb

JAKARTA, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah pihak di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dinilainya mencoba campur tangan dalam urusan internal partainya. Pernyataan ini diungkapkan saat dirinya tiba di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

“Ya masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan, nafsu dari beberapa segelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB,” ujar Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin kepada para jurnalis.

Read More

Menanggapi isu pengambilalihan partai politik yang sebelumnya disinggung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Cak Imin menegaskan bahwa partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki hak konstitusi yang berbeda. Ia meminta semua pihak untuk kembali kepada konstitusi yang berlaku.

“Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai Undang-Undang Partai Politik (UU Nomor 2 Tahun 2011), pakai Undang-Undang Ormas (UU Nomor 17 Tahun 2013). Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi,” tegasnya.

Cak Imin juga menekankan bahwa PBNU, sebagai organisasi kemasyarakatan, tidak boleh ikut campur dalam urusan PKB yang merupakan partai politik. Ia mengingatkan para pengurus PBNU untuk mematuhi aturan yang berlaku bagi masing-masing lembaga.

“Jadi, mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat konstitusi karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang,” jelasnya.

Namun demikian, Cak Imin tetap membuka peluang untuk berdialog dengan PBNU sebelum Muktamar PKB yang akan digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam setiap langkah yang diambil.

“Akan tetapi, ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar,” tegasnya.

Pernyataan Cak Imin ini muncul sehari setelah Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasannya batal pensiun sebagai ketua umum PDI Perjuangan, karena ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Megawati menyampaikan hal ini setelah mengumumkan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Related posts

Leave a Reply