JAKARTA, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi langsung ke Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan di Jakarta Utara. Kunjungan ini dilakukan untuk mengecek langsung kondisi pengelolaan sampah serta menindaklanjuti keluhan warga sekitar terkait bau menyengat dan dampak kesehatan yang ditimbulkan dari operasional fasilitas tersebut.
Pantauan di lokasi, Hanif tiba pada pukul 12.02 WIB dan langsung meninjau area hanggar RDF yang menjadi pusat pengolahan sampah. Ia didampingi oleh Kepala Dinas LH DKI Jakarta Asep Kuswanto dan Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Agung Pujo Winarko.
“Saya mau tinjau langsung masalahnya seperti apa. Kalau laporan dari Pemprov DKI kan baik-baik saja. Tapi saya ingin lihat realitanya. Karena pengelolaan sampah idealnya memang dekat dengan lokasi pembuangan agar biaya tidak membengkak,” kata Hanif di lokasi.
RDF Rorotan sempat menjadi sorotan publik usai warga setempat menggelar aksi damai pada Maret 2025. Aksi dilakukan oleh Forum Warga Peduli Kesehatan yang menuntut penutupan permanen fasilitas tersebut. Mereka mengeluhkan bahwa proses pembangunan dan uji coba operasional dilakukan tanpa pelibatan maksimal dari masyarakat sekitar.
Selain itu, beberapa kali uji coba RDF disebut menyebabkan bau menyengat dan asap, yang diduga memicu gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan (ISPA) dan iritasi mata.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menghentikan sementara uji coba operasional RDF Rorotan. Sisa sampah dari bunker RDF juga telah dipindahkan ke TPST Bantargebang, Bekasi.
Menurut Asep Kuswanto, RDF Rorotan ditargetkan kembali beroperasi pada akhir Juli 2025. Namun sebelum itu, sejumlah perbaikan dan penambahan fasilitas akan dilakukan.
“Kami akan menambah fasilitas, salah satunya deodorizer, alat penghilang bau, agar dampak ke warga bisa diminimalkan,” ujar Asep.
RDF Rorotan merupakan salah satu proyek strategis Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah berbasis energi. Namun, masalah sosial dan lingkungan yang timbul menandakan perlunya pendekatan partisipatif, khususnya dalam proyek yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Menteri Hanif menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien namun tetap berkeadilan lingkungan.
“Kalau masyarakat tidak dilibatkan, kepercayaan publik akan runtuh. Saya minta semua stakeholder terbuka dan solutif,” tegasnya.
