JAKARTA, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek tersebut.
Menurut Purbaya, proyek kereta cepat yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) semestinya dapat dibiayai secara mandiri, tanpa campur tangan keuangan negara. Hal ini disampaikan dalam sebuah diskusi publik yang berlangsung baru-baru ini.
“Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi,” tegas Purbaya, dikutip Minggu (10/10/2025).
Pernyataan ini merujuk pada Danantara, holding BUMN yang menaungi beberapa entitas besar dan disebut telah memiliki kekuatan finansial yang cukup kuat untuk mengelola beban keuangan proyek strategis nasional seperti Whoosh.
Meski demikian, Purbaya mengakui belum mendapatkan komunikasi resmi dari manajemen Danantara terkait pengelolaan utang proyek tersebut.
“Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada saya kasih tahu updatenya seperti apa,” tambahnya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung awalnya diperkirakan menelan biaya sebesar US$ 6,07 miliar, namun kemudian membengkak menjadi sekitar US$ 7,27 miliar. Mayoritas pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman luar negeri, terutama dari China Development Bank (CDB), dengan tingkat bunga sebesar 3,7% hingga 3,8% dan masa tenor mencapai 35 tahun.
Dalam struktur kepemilikan, konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia menguasai 60% saham KCIC, sedangkan pihak Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd menguasai 40% sisanya.
Beban cicilan pokok dan bunga yang tinggi kini menjadi tantangan besar, terlebih di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan dalam negeri yang kian meningkat.
Pernyataan Purbaya menyoroti pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan proyek infrastruktur nasional secara matang. Apalagi jika proyek tersebut dibiayai dengan pinjaman luar negeri berjangka panjang.
Para pengamat menilai bahwa ke depan, keterlibatan BUMN harus disertai dengan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, demi menghindari ketergantungan pada APBN yang bisa mengganggu stabilitas fiskal nasional.
