JAKARTA, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan harga keekonomian sejumlah komoditas energi dan non-energi yang dikonsumsi masyarakat sebelum mendapat subsidi dari pemerintah. Fakta ini terungkap dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Purbaya menegaskan bahwa berbagai harga komoditas yang selama ini dibayar masyarakat sesungguhnya jauh lebih mahal. Namun pemerintah menanggung sebagian besar selisih harga melalui skema subsidi langsung maupun tidak langsung, demi menjaga daya beli dan stabilitas sosial.
“Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi dan non-energi,” kata Purbaya di hadapan anggota dewan.
🔹 Solar
- Harga Asli: Rp 11.950/liter
- Subsidi Pemerintah: Rp 5.150/liter (43%)
- Harga Jual ke Masyarakat: Rp 6.800/liter
🔹 Pertalite
- Harga Asli: Rp 11.700/liter
- Subsidi Pemerintah: Rp 1.700/liter (15%)
- Harga Jual ke Masyarakat: Rp 10.000/liter
🔹 Minyak Tanah
- Harga Asli: Rp 11.150/liter
- Subsidi Pemerintah: Rp 8.650/liter (78%)
- Harga Jual ke Masyarakat: Rp 2.500/liter
🔹 Gas LPG 3 Kg
- Harga Asli: Rp 42.750/tabung
- Subsidi Pemerintah: Rp 30.000/tabung (70%)
- Harga Jual ke Masyarakat: Rp 12.750/tabung
🔹 Listrik Rumah Tangga 900 VA (Subsidi)
- Harga Asli: Rp 1.800/kWh
- Subsidi Pemerintah: Rp 1.200/kWh (67%)
- Harga Jual ke Masyarakat: Rp 600/kWh
🔹 Listrik Rumah Tangga 900 VA (Non-Subsidi)
- Harga Asli: Rp 1.800/kWh
- Subsidi Pemerintah: Rp 400/kWh (22%)
- Harga Jual ke Masyarakat: Rp 1.400/kWh
🔹 Pupuk Urea
- Harga Asli: Rp 5.558/kg
- Subsidi Pemerintah: Rp 3.308/kg (59%)
- Harga Jual ke Petani: Rp 2.250/kg
🔹 Pupuk NPK
- Harga Asli: Rp 10.791/kg
- Subsidi Pemerintah: Rp 8.491/kg (78%)
- Harga Jual ke Petani: Rp 2.300/kg
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga melaporkan bahwa total subsidi energi dan non-energi pada tahun 2025 telah menembus Rp 479 triliun, sebuah angka yang dinilai mencerminkan keberpihakan fiskal negara kepada rakyat.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa subsidi ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa kelompok masyarakat mampu, terutama pada desil 8 hingga 10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi.
“Ini bentuk keberpihakan fiskal yang terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tutup Purbaya.
