JAKARTA, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan istilah ujian dan zonasi tidak akan lagi digunakan dalam sistem pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Kedua istilah ini akan digantikan dengan mekanisme baru yang sedang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Ke depan, kata ‘ujian’ tidak akan ada lagi. Begitu juga dengan istilah ‘zonasi’, akan diganti dengan kata lain,” ungkap Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/1/2025).
Abdul Mu’ti menyebut konsep pengganti istilah ujian telah rampung dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal serupa juga berlaku untuk penggantian sistem zonasi.
“Kami akan sampaikan setelah peraturan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) keluar. Mudah-mudahan tidak perlu menunggu hingga Idul Fitri,” ujarnya.
Adapun keputusan final mengenai mekanisme PPDB tahun 2025, menurut Abdul Mu’ti, akan diputuskan dalam sidang kabinet. “Hasil kajian sudah kami serahkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet. Jadi, kami menunggu arahan lebih lanjut,” tambahnya.
Isu terkait Ujian Nasional (UN) dan sistem zonasi kembali menjadi sorotan publik. Sebagian pihak mendorong pemerintah untuk memberlakukan kembali UN sebagai parameter kualitas siswa. Sejak era Menteri Nadiem Makarim, UN telah dihapus sebagai bagian dari reformasi pendidikan.
Sementara itu, sistem zonasi yang diterapkan untuk menghilangkan stigma sekolah favorit juga menuai pro dan kontra. Zonasi mengutamakan jarak rumah siswa dengan sekolah sebagai penentu penerimaan. Namun, sistem ini kerap disalahgunakan, seperti manipulasi data Kartu Keluarga (KK) agar siswa dapat diterima di sekolah tertentu.
“Masalah seperti ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap sistem zonasi,” ujar salah satu pengamat pendidikan.
