Tata kelola sektor pertanian ke depan perlu difokuskan kepada upaya-upaya nyata menjamin kesejahteraan petani. Kebijakan dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan petani
BADUNG, Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI), Jan Prince Permata menjadi pembicara dalam sesi seminar Kaderisasi Tingkat Pelopor yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di Badung, Bali, Kamis (22/6/2023).
Dalam paparannya dengan tema “Membangun Pertanian Yang Tangguh”, Jan Prince Permata, menekankan pembangunan sektor pertanian yang terarah dan benar akan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan sekaligus mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia secara cepat. “Tata kelola sektor pertanian ke depan perlu difokuskan kepada upaya-upaya nyata menjamin kesejahteraan petani. Kebijakan dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan petani,” kata Jan.
Jan menjelaskan kondisi saat ini bahwa proses transformasi struktural perekonomian Indonesia yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dia mencontohkan di satu sisi pangsa sektor pertanian terus menurun terhadap GDP, namun di sisi lainnya orang yang bekerja di sektor pertanian masih relatif tinggi. “Sementara itu sektor industri yang diharapkan berperan lebih tinggi, ternyata mengalami proses de-industrialisasi,” kata alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Jan mengutip data Badan Pusat Statistik dimana kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal I 2023, sebesar 11,77 persen. Sementara itu terdapat 40,64 juta orang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. “Jumlah tersebut porsinya mencapai 29,96 persen dari total penduduk bekerja yang sebanyak 135,61 juta jiwa,” kata dia.
Dari sisi distribusi kemiskinan, sebanyak 49,6 persen orang miskin di Indonesia ada di sektor pertanian. Data BPS September 2022 menyebutkan sebanyak 14,38 juta orang miskin di Indonesia ada di perdesaan. Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di kota sebanyak 11,98 juta orang. “Perdesaan yang didominasi sektor pertanian harus menjadi target utama percepatan penurunan kemiskinan,” ucapnya.
Jan mengusulkan adanya terobosan pemerintah baik pusat dan daerah memberi jaminan penghasilan pendapatan petani. “Indonesia bisa belajar dari Uni Eropa bagaimana mereka memberikan dukungan pendapatan atau ‘pembayaran langsung’ kepada petani,” kata Jan. Uni Eropa mengalokasikan sebanyak 36,73 persen dari total anggarannya memberikan subsidi untuk pengamanan dan proteksi terhadap sektor pertanian. “Petani yang menjaga perdesaan, pertanian dan lingkungan di Eropa diapresiasi dengan baik. Indonesia perlu meniru langkah ini,” kata Jan.
Setelah melalui seleksi beberapa tahapan, sebanyak 40 mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia menjadi peserta pelatihan KTP DPP GMNI yang digelar 21-24 Juni 2023. Acara yang dibuka Gubernur Bali I Wayan Koster pada Rabu pagi (21/6) menghadirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Koordinator Staf Khusus Preiden Ari Dwipayana sebagai narasumber stadium general. Ganjar Pranowo membawakan stadium general berjudul “Pemerintahan sebagai Alat Mensejahterakan Rakyat, Pemprov Jateng sebagai Role Model Mensejahterakan Marhaen”. Sementara Ari Dwipayana membawakan stadium general berjudul “Demokrasi Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Bung Karno”.
Pembicara lain dalam sesi seminar secara terpisah adalah Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi yang juga Direktur Megawati Institute Arif Budimanta, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Wahyu Utomo, Pegiat Digital yang juga mantan anggota DPR RI Budiman Sujatmiko, Analis Pertahanan Connie Rahakundini, Public Policy Lead, Task Force Menteri Sekretaris Negara Ayodhya Pramudhita, dan pegiat sosial kemasyarakat yang juga Ketua DPC GMNI Yogyakarta 1980-1982 Yoes Soetiyoso.
