JAKARTA, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi lebih lanjut terkait anggaran per porsi sebesar Rp10.000 yang dianggapnya kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal.
“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran,” ujar Megawati dalam peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12).
Meski demikian, Megawati mengkritisi nilai anggaran tersebut, mengingat kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai yang berpotensi memengaruhi kualitas gizi makanan.
“Ku hitung Rp10.000, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh Mas Bowo (Prabowo Subianto), dengerin nih, tolong deh suruh dihitung lagi,” ungkap Presiden ke-5 RI itu.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi merupakan hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.
“Pak Presiden Prabowo menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba,” ujar Dadan.
Ia menambahkan bahwa mekanisme anggaran MBG tidak melibatkan pembelian makanan matang, melainkan menyediakan bahan baku dan menu harian yang dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil (at cost).
“BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan,” tegas Dadan.
Ia menjelaskan, alokasi dana sebesar Rp71 triliun untuk program MBG telah disahkan dalam APBN dan dikelola secara terpusat oleh BGN. Uji coba nasional program ini tengah berlangsung di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Papua, dan beberapa wilayah di luar Jawa.
“Petugas sudah turun ke lapangan untuk mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Dadan.
Hasil uji coba akan digunakan untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi makanan bergizi di berbagai wilayah, guna memastikan program ini sesuai dengan kebutuhan lokal.
“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Manado berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” tutup Dadan.
