JAKARTA, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti penyebab bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan mengatakan bahwa bencana tersebut turut disebabkan oleh aturan dan kebijakan yang memberi peluang bagi penghancur alam. Pernyataan itu disampaikan Megawati saat membuka pidato peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI-P sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Megawati menegaskan bahwa sejumlah undang-undang dan regulasi dianggapnya memberi “karpet merah” kepada konsesi besar untuk melakukan deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem. Menurutnya, kebijakan yang mendukung eksploitasi tersebut telah mengubah kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan.
“Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem,” ujar Megawati dalam pidatonya yang teksnya dibagikan kepada wartawan dan diizinkan dikutip oleh juru bicara PDIP.
Megawati juga menyoroti pengalihan fungsi lahan atas nama pembangunan. Ia menyebutkan, dalih pembangunan justru sering mengorbankan rakyat dan alam, sehingga bukanlah pembangunan yang berkeadilan. “Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban,” kata Megawati.
Presiden ke-5 RI itu menilai bencana di Sumatera bukan sekadar kehendak alam, melainkan juga akibat ulah manusia yang mengubah hutan alam dan wilayah adat menjadi lahan monokultur yang rendah daya dukung ekologis. Ketika hujan turun, air yang seharusnya terserap berubah menjadi kekuatan penghancur yang menghantam hilir, termasuk permukiman dan lahan pertanian warga.
Megawati menyebut bencana ini sebagai krisis peradaban ekologis, ketika manusia menempatkan dirinya sebagai penguasa alam, bukan sebagai bagian dari kesatuan kehidupan. “Inilah krisis peradaban ekologis,” tegasnya.
Sorotan itu disampaikan Megawati di tengah HUT ke-53 dan Rakernas PDI-P yang mengusung tema besar terkait tanggung jawab partai terhadap isu nasional termasuk persoalan lingkungan dan krisis ekologis.
