JAKARTA, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, mengecam keras penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat (AS). Megawati menilai langkah tersebut merupakan bentuk intervensi militer yang melanggar kedaulatan negara berdaulat, dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidato peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI-P sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Teks pidato dibagikan kepada wartawan dan diizinkan dikutip oleh juru bicara partai, Guntur Romli.
“Saya menyampaikan sikap tegas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap setiap bentuk intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela,” ujar Megawati.
Megawati menyinggung penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya melalui operasi militer AS, yang menurutnya telah memicu kecaman internasional serta merupakan pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip dasar hubungan antarnegara.
Dalam pidatonya, Megawati menilai tindakan AS sebagai manifestasi neokolonialisme dan imperialisme modern yang bertentangan dengan aturan hukum internasional. “Bangsa Indonesia menolak tatanan internasional yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain,” katanya.
Megawati juga menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak dapat lahir dari kekuatan militer semata, dan bahwa penyelesaian konflik antarbangsa seharusnya dilakukan melalui dialog, diplomasi, dan hukum internasional, bukan melalui kekerasan yang memperpanjang penderitaan rakyat sipil.
Reaksi Megawati ini muncul di tengah sorotan global terhadap penangkapan Maduro yang memicu pro dan kontra di komunitas internasional, termasuk kecaman dari berbagai negara dan organisasi yang menilai operasi tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.
