JAKARTA, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi sinyal kuat dari keseriusan pemerintah dalam mereformasi institusi Polri yang belakangan menuai sorotan publik.
Mahfud menyampaikan konfirmasi tersebut saat menerima kunjungan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Selasa (16/9/2025). Dalam pertemuan itu, Mahfud mengaku mendukung penuh rencana reformasi Polri yang diusung Presiden Prabowo.
“Saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri,” ujar Mahfud melalui kanal YouTube resminya, Senin (22/9/2025).
Lebih lanjut, Mahfud menekankan bahwa reformasi Polri tidak bisa hanya dilakukan secara struktural atau normatif. Menurutnya, tantangan utama institusi kepolisian saat ini adalah kultur organisasi yang buruk dan tidak adanya sistem meritokrasi yang sehat.
“Masalahnya kultural ini. Polisi kehilangan budaya pengabdian. Aturan sudah bagus, struktur sudah ada. Tapi kulturnya rusak,” kata Mahfud.
Ia menyoroti citra buruk Polri di mata publik yang identik dengan praktik pemerasan, perlindungan terhadap pelaku kejahatan, hingga jabatan yang ditentukan oleh kedekatan atau uang, bukan berdasarkan prestasi dan integritas.
“Yang terpenting itu tidak ada meritokrasi. Orang baik susah naik. Yang dekat dengan pimpinan atau membayar, itu yang dapat jabatan,” tegasnya.
Mahfud juga menyebutkan tiga aspek penting yang harus dievaluasi dalam proses reformasi, yakni struktur, kultur, dan instrumen hukum. Ia menilai struktur Polri sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan instrumen hukum juga sudah memadai. Namun, perubahan tidak akan bermakna jika budaya organisasi tetap dibiarkan rusak.
Kesediaan Mahfud bergabung dalam komite reformasi ini mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut Mahfud sebagai sosok yang kredibel dan tepat untuk ikut merumuskan reformasi di tubuh kepolisian.
“Pak Mahfud tokoh yang kredibel. Dia pernah Menko Polhukam dan memahami masalah kepolisian,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Meski demikian, Dasco mengaku belum mengetahui siapa saja yang akan dilibatkan dalam komite tersebut, mengingat pembentukan tim berada di bawah kewenangan pemerintah.
“Saya enggak tahu. Tanya sama pemerintah. Saya anggota legislatif,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Komite ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan menyeluruh, termasuk kemungkinan revisi terhadap Undang-Undang Polri.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan yang membelit institusi kepolisian, mulai dari isu kekerasan aparat, korupsi internal, hingga penurunan kepercayaan publik.
